Fatal! Pemkab Nias Barat Gunakan Stempel BKD Nias Selatan pada SK Pemberhentian Pegawai

3
1324
Fatal! Pemkab Nias Barat Gunakan Stempel BKD Nias Selatan pada SK Pemberhentian Pegawai

Nias Barat, NAWACITA – Penggunaan Stempel BKD Nias Selatan pada Surat Keputusan Pemberhentian 2 Orang Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintahan Nias Barat mengundang tanda tanya. Betapa tidak, Stempel berlogo BKD Nias Selatan tertera dengan jelas pada SK yang ditandatangani oleh Kepala BKD Nias Barat an. Faolombowo Gulo, SE., S.AP., MM dan Bupati Nias Barat Faduhusi Daely. (7/1/2020).

Baca Juga: Pelayanan Buruk, Calon Pasien Meninggal di Teras Puskesmas, Ketum Ono Ndruru Minta Bupati memberi Teguran dan Sanksi

Penggunaan Stempel BKD Nias Selatan terdapat pada Surat bertanggal 2 Januari 2010 dengan Nomor: 820-2 TAHUN 2020, tentang petikan Keputusan Bupati Nias Barat.
Berdasarkan info yang didapat oleh nawacitapost dari berbagai sumber, kesalahan fatal ini bisa berakibat pada ranah hukum dengan dalil pemalsuan. Dan ini merupakan tindak pidana.

Copy-an SK dalam format JPG ini sudah beredar di beranda akun medsos puluhan orang dengan komentar dengan caption ‘lucu-lucu’ dan menggelitik. Salah satunya adalah “Stempel bisa juga terbang yah hehehe”.

Akun FB TH juga melihat ini sebagai tindakan melanggar hukum (penggandaan Stempel Daerah lain) dan terkait dengan keputusan terburu-buru yang bersumber dari peta politik di Nias Barat.

TH menawarkan solusi agar menarik kembali SK tersebut dengan menerbitkan SK dengan Stempel yang sah dari BKD Nias Barat. Kedua, Meminta maaf kepada Pemda Nias Selatan atas kesilafan ini; Ketiga: Menindak tegas oknum pegawai yang dengan sengaja menyalahgunakan wewenang.
Sementara, akun FB warga asli Nias Barat LH membuat caption “semoga Pemda Nias Selatan tidak meributkan hal ini”.

Baca Juga: Anak 13 Tahun di Sirombu, Dianiaya oleh Kepala Sekolah hingga Luka-luka dan Masuk RS

Menurut praktisi hukum WL, Kesalahan ini secara administratif tidak dapat ditolerir, karena bisa berujung pada tindakan pidana dengan konsekuensi hukum yang berlaku. Lanjutnya, tidak terutama pada stempelnya tetapi pada muatan keputusan yang ada di dalamnya.

“Inikan SK Pemberhentian Pegawai dan sah secara hukum. Jadi, karena ada dalil dalam isi surat pada poin keempat “Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan/serah terima jabatan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan Bupati ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya”
Sebagaimana bunyi keputusan di atas, maka dengan sendirinya SK tersebut secara otomatis gugur atau batal, sebelum penerbitan SK baru yang sah secara hukum. Hanya saja, kelalaian ini harus dipertanggungjawabkan secara hukum, bila Pemda Nias Selatan merasa keberatan akan hal ini.

WL juga merasa penasaran bahwa kesalahan ini bisa terjadi di lembaga resmi pemerintah daerah yang terkenal dengan profesionalitas dan kerapihan administrasinya.

“Semoga saja Pemda Nias Selatan memaklumi hal ini dan tidak membuat ini menajdi lebih ribet”, harap WL mengakhiri.

Comments are closed.