Jokowi : Masyarakat Belum Dapat Bantuan, Tanyakan Terus Kepala Desanya

3
1020
Foto : Presiden Joko Widodo

Jakarta, NAWACITAPOST – Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan. Jokowi masih mendapatkan laporan. Yakni ihwal masyarakat yang belum mendapatkan bantuan tunai (BST) dan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa. Kesigapan Jokowi tak diragukan, memerintahkan para pembantunya mempercepat proses penyaluran dengan memotong segala prosedur. Sehingga masyarakat bisa cepat menerima bansos (bantuan sosial). Di samping itu, Jokowi juga meminta masyarakat pro-aktif bertanya kepada RT/RW dan kepada desa setempat. Disampaikan Jokowi dalam sebuah video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu, 16 Mei 2020.

Foto : Presiden Joko Widodo

Adapun besaran bantuan yakni Rp 600.000,- per bulan. Diperuntukkan bagi setiap kepala keluarga selama tiga bulan berturut-turut. Besaran yang sama untuk BLT Dana Desa selama tiga bulan berturut-turut. Menurut Jokowi, sampai saat ini BLT dana desa yang tersalurkan jumlahnya baru 15 persen. Dengan kata lain, masih ada 85 persen yang belum diterima masyarakat. BST juga baru kurang lebih 25 persen yang sudah diterima masyarakat.

Foto : Kriteria Penerima Bansos

Jokowi memang tidak segan membantu meringankan beban rakyatnya. Tidak juga membiarkan para pemangkas dana bansos atau penyalahgunaan dana bansos untuk kepentingan pribadi. Termasuk memperkaya diri. Tidak tanggung – tanggung, ada jeruji besi menunggu. Telah diterbitkan ancaman pidana mati. Diatur dalam Undang – Undang (UU) No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Yang mana mengancam hukuman pidana mati bagi pelaku korupsi dalam keadaan tertentu. (Ayu Yulia Yang)

BACA JUGA: Bukan Saatnya Lagi, Takut dan Khawatir akan Rampok?

3 KOMENTAR

  1. Kenaf di desa lumbung kec lumbung kb ciamis jabar ko bantuan covid blm juga cair…. Tolng di prhatikqn saya sangat kecwa dengan pelyana yg di brikan ke masarakat

  2. Tolong segera di urus n di slidiki lbh lanjut tentang bantuan ini….karna bantuan ini di turun kn per KK tapi di desa desa gk per KK mla kerabat2 perangkat desa yg dapat yg mmbutuhkn gk dpat aneh kn terus uang kemna……mhon di tegasi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here