Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kurniaman Telaumbanua Selalu Disiplin Dan Cekatan Dalam Tugasnya

0
215
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil KemenkumHAM Papua Kurniaman Telaumbanua SH, M.Hum

Papua, NAWACITAPOST – Provinsi Papua terdiri dari 28 Kabupaten dan 1 kotamadya. Daerah sebanyak itu Kantor Wilayah (Kanwil) dari berbagai Kementerian harus mengurusinya. Seperti yang dilakukan Kanwil Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) di provinsi ini.

Baca Juga : Reynhard Saut Poltak Silitonga,  Dirjen Pemasyarakatan Yang Suka Blusukan ke Lapas  dan Rutan 

MAKA, Kanwil ini perlu berkomitmen menjangkau wilayah yang sulit dijangkau, dan masih kurang tentang informasi hukum. Seperti yang dilakukan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM digelar diseminasi HAM di Biak Barat tepatnya Kabupaten Supiori.

Kepala Divisi (Kadiv)  Yankum HAM Kanwil Kemenkum HAM Papua, Kurniaman Telaumbanua didampingi Kabid HAM, Yulius Manurung, Kasubid Pemajuan HAM Idawati Parapak, Kasubid Pengkajian,Penelitian,Pengembangan Hukum dan HAM Korinus J.H.Umbora, JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan Manutur Simbolon dan Reny Hindom melaksanakan kegiatan ini.

Kegiatan ini di gelar di Aula Bappeda Kabupaten Supiori ini juga diikuti oleh ASN di lingkungan Pemda Kabupaten Supiori.  Telaumbanua dalam sambutannya mengatakan, bahwa tugas dan fungsi Kanwil Kemenkum HAM Papua erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi ASN.

Supaya lembaga yang ada bisa terjalin dengan baik perlu dilaksanakan Diseminasi. Yaitu, proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola.

Pelayanan HAM,  bertujuan memberikan pemahaman Dasar-dasar HAM dan Pentingnya Pelayanan publik berbasis HAM di Pemda.

Maka, Kedepannya kami akan terus membangun sinergitas bersama pemerintah daerah,  agar mendapatkan akses untuk menggelar Diseminasi HAM di Daerah. Seperti dilakukan di di Kabupaten Supiori, jelas Telaumbanua.

Sosok Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Papua, Kurniaman  Telaumbanua selain disiplin dan cekatan. Selalu melaksanakan perintah konstitusi dan amanat dari MenkumHAM.