Jika Moratorium Dibuka, Firman Jaya Gea : Kepulauan Nias Menjadi Provinsi Karena Jerih Payah BPPPKN Periode Sebelum 2014

0
253
Pdt. Firman Jaya Gea , M.Th

Jakarta, NAWACITAPOST – Moratorium jilid II terkait pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) diberlakukan pada Desember 2020.  Karena ekonomi belum normal (situasi bencana alam ; banjir, longsor, gempa bumi dan masih adanya pandemi Covid -19). Hal tersebut bukan berlaku untuk  Kepulauan Nias  (Kepni) saja.  Provinsi Tapanuli, Sumbawa dan 5 Provinsi lainnya yang dibahas di Komisi II DPR RI pada 2014 silam mengalami surat moratorium juga.

Baca Juga : Yosafati Hulu : Pembentukan Provinsi (Kepulauan Nias, Tapanuli DLL ), Tepat Dilakukan Setelah Ekonomi Normal

Artinya perjuangan saat 7 tahun lalu itu ada dan membutuhkan pengorbanan besar yakni ; tenaga, pikiran dan dana. Itu tidak sia-sia, sebab ada hati gembira, ketika Undang-Undang Otonomi Daerah bergulir. Apa sebab? Karena,  ada begitu banyak daerah di Indonesia berlomba-lomba untuk memajukan daerahnya masing-masing melalui pemekaran Provinsi, Kabupaten atau Kotamadya tanpa kecuali termasuk daerah di bagian Sumatra bagian Utara yaitu Provinsi Kepni. Begitulah suara Hamba Tuhan biasa dikenal dengan sebutan Pendeta, yaitu Pdt.  Firman Jaya Gea (FJG), M. Th.

Perlu diketahui, bahwa perjuangan Kepni dimekarkan menjadi provinsi, dibentuk wadah (organisasi) namanya Badan Persiapan Pemekaran Propinsi Kepulauan Nias disingkat BPPPKN, kalau daerah lainnya namanya berbeda-beda. Tujuannya cuman satu, agar team yang terbentuk ini (BPPPKN) merupakan orang yang bisa menjadi penyambung kebutuhan daerah yang dimekarkan dengan berbagai elemen pemerintah baik eksekutif (Kementrian dan lembaga terkait lainnya) maupun legislatif (DPR dan DPD).

Namun dalam titik tertentu, antara kenyataan dan harapan masyarakat Kepni pada umumnya belum terjadi sinergitas secara optimal (pengurus BPPPKN dengan berbagai pihak Kabupaten/Kota yang ada di Kepni). Kerinduannya agar tercapainya Kepni menjadi Provinsi (baca : Jika Moratorium dibuka) BPPPKN harus dan bisa menjadi motor penggerak utama, ya semacam jembatan harapan baru, tegas Pdt FJG

FJG melanjutkan dengan nada kritis yang mempertanyakan. “Sebagai masyarakat Kepni berharap agar pengurus BPPPKN  pasaca moratorium jilid pertama ini  lebih pro aktif dalam mencari informasi dan komunikasi terhadap berbagai instansi pemerintah yang berkaitan dengan otonomi daerah, tandasnya.

Harapan lainnya,  pengurus BPPPKN itu adalah tokoh yang mempunyai integeritas dan kemampuan serta lobi-lobi politik yang mumpuni diatas rata-rata. Seharusnya BPPPKN setelah 2014 tersebut harus mengedepankan super team, audiensi dengan berbagai ormas Nias lainnya. Lebih dari itu BPPPKN mengutamakan kepentingan masyarakat,  bukan kepentingan golongan apalagi pribadi, tegasnya.

Catatan etis yang bisa juga dianggap penting adalah pengurus BPPPKN alangkah eloknya tidak ikut serta sebagai calon Pilkada. Pasalnya, jika menang (BPPPKN bisa digunakan sebagai kendaraan partai politik, dan kalah bisa menurunkan semangat psikologis yang amat sangat). Jadi menang dan kalah Pilkada BPPPKN bisa tercoreng negatif secara  politik. Maka untuk kedepannya (bisa pengurus lama atau mungkin pengurs baru) yang nanti menjabat posisi apapun di BPPPKN tanggalkan politik  sebagai pemain dan wasit. Cukuplah jadi penonton politik sendirian. Itu langkah tepat yang mendapat apresiasi banyak pihak.

Terlepas dari itu semua.  Jika kelak Kepni dimekarkan menjadi provinsi bukan karena jerih payah atau usaha BPPPKN periode setelah 2014, melainkan karena sudah ada ketuk palu (moratorium pertama) di komisi II DPR 2014. Itu mungkin menjadi acuan Pemerintah pusat, jika moratorium jilid 2 dibuka, itu mungkin terjadi pada 4 tahun lagi (prediksi berbagai pakar ekonomi).