Langgar UU , Penerbangan Sriwijaya Air Dihentikan

0
235
Langgar UU , Penerbangan Sriwijaya Air Dihentikan

Jakarta, NAWACITA- PT Sriwijaya Air kini kembali menjadi sorotan. Usai digugat oleh PT Citilink Indonesia atas dugaan wanprestasi, kini maskapai direkomendasikan untuk menghentikan operasi penerbangannya karena sejumlah alasan.

Hal itu diketahui dari surat resmi dari Direktur Kualitas, Keselamatan, dan Keamanan Sriwijaya Air Toto Soebandoro yang ditujukan kepada Pelaksana Tugas Direktur Utama Sriwijaya Air Jefferson I Jauwena.

Dalam surat tersebut terungkap ternyata pemerintah menindak Sriwijaya Air untuk menghentikan operasi penerbangannya karena sejumlah alasan. Salah satunya, keterbatasan Direktorat Teknik untuk meneruskan dan mempertahankan kelaikudaraan dengan baik.

Selain itu, belum ada laporan keuangan sampai batas waktu yang telah ditentukan, dan catatan temuan ramp check yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

“Kami merekomendasikan Sriwijaya Air menyatakan stop operasi atas inisiatif sendiri (perusahaan) atau melakukan pengurangan operasional disesuaikan dengan kemampuan untuk beberapa hari ke depan, karena alasan memprioritaskan safety (keamanan),” demikian tertulis dalam surat resmi yang terbit Senin (30/9).

Hal itu akan menjadi nilai lebih bagi perusahaan yang benar-benar menempatkan keamanan sebagai prioritas utama.

Jika dalam beberapa hari kemudian Sriwijaya Air dengan persiapan yang lebih matang telah merasa siap kembali untuk beroperasi, maka manajemen cukup melaporkan kepada DKPPU agar lebih mudah memperoleh izin terbang kembali.

Sebaliknya, jika Sriwijaya Air dinyatakan setop operasi karena tidak memenuhi standar dan regulasi yang berlaku, maka akan jauh lebih sulit untuk mendapatkan izin terbang kembali. Hal itu menjadi preseden buruk di mata seluruh stakeholder dan masyarakat umum.

Baca Juga : Pengamat Sarankan Pemda Promosi Pariwisata Lewat Medsos

“Memang risiko belum tentu terjadi, tetapi menganalisis indikasi yang terjadi dan proses yang ditemukan merupakan hazard. Ini berpotensi mengganggu keselamatan penerbangan dan mendatangkan sanksi terhadap perusahaan dan personil jika dianggap melanggar UU nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan,” ungkapnya.