Dai Aceh Uji Capres Baca Alqur’an, TKN Jokowi: Siap

51
181

Banda Aceh NAWACITA – Masyarakat Aceh punya cara sendiri untuk melihat keislaman para calon Presiden yang akan bertarung pada Pilpres 2019 nanti. Melalui
Dewan Ikatan Dai Aceh, para ulama di kota Serambi Mekah tersebut mengusulkan adanya tes baca Alquran bagi kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Ketua Dewan Pimpinan Ikatan Dai Aceh Tgk Marsyuddin Ishak menyebut, langkah ini sekaligus untuk mengakhiri polemik soal keislaman calon.

“Untuk mengakhiri polemik keislaman capres dan cawapres, kami mengusulkan tes baca Alquran terhadap kedua pasangan calon,” kata Marsyuddin di Banda Aceh, Sabtu (29/12).

“Kami ingin menguji baca Alquran bagi setiap pasangan calon. Ini kita mulai dari Aceh,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, sebagai organisasi yang berfokus pada pengembangan dakwah dan syiar Islam, Ikatan Dai Aceh juga ingin berperan dalam pesta demokrasi pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.

“Kami akan mengundang kedua pasangan calon untuk mengikuti uji mampu membaca Alquran. Tes membaca Alquran akan dilaksanakan di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, pada 15 Januari 2019,” jelasnya.

Meskipun hasil tes membaca Alquran tidak mempengaruhi keputusan KPU/KIP, namun dikatakannya, hal ini sebagai langkah awal untuk mengakhiri politik identitas yang telanjur terjadi.

Dia juga menyatakan tes membaca Alquran untuk meminimalkan politik identitas yang telanjur dilakukan oleh pendukung kedua pasangan calon tersebut. Menurut dia, ormas lain di sejumlah daerah di Indonesia juga sudah lebih dulu mengusulkan uji membaca Alquran bagi capres dan cawapres.

Sementara Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KH Ma’ruf Amin, Arya Sinulingga, menyatakan pihaknya siap memenuhi tawaran tes baca ayat Alquran dari Ikatan Dai Aceh.

“Kita dari pihak TKN, menyatakan Pak Jokowi sangat siap menerima tawaran yang diberikan kawan-kawan Ikatan Dai Aceh,” ujar Arya Sinulingga, Sabtu (29/12) sore.

Arya mengaku bisa memahami alur pikir sehingga Ikatan Dai Aceh mengeluarkan tawaran itu. Di provinsi itu, salah satu syarat untuk bisa menjadi pemimpinnya adalah bisa membaca Alquran dan mengaji.

“Kita yakin Pak Jokowi siap dan menyatakan kesiapannya untuk menerima ajakan dan undangan dari kawan-kawan Ikatan Dai Aceh. Intinya siap,” tegas Arya.

Menurutnya, hal tersebut harus dihargai karena merupakan permintaan dari masyarakat Aceh yang dikenal sangat menjunjung ajaran dan melandaskan semuanya dari agama Islam.

“Bahkan kalau kubu Prabowo meminta, misalnya, dibuat tertutup dan hanya didengarkan oleh para juri, itu pun kita bersedia,” tambah Arya.

Sebelumnya, menanggapi usulan Ikatan Dai Aceh yang ingun menguji para capres dan cawapres baca Alqur’an ini, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin, Johnny G Plate mengatakan, pihaknya akan menyerahkan kepada para capres-cawapres apakah ingin hadir atau tidak.

“Kita serahkan (kepada capres dan cawapres), kalau memang kandidatnya mau supaya ikut diuji di Aceh silakan,” kata Johnny, Sabtu (29/12).

Meskpun menurut dia tes baca Alquran sebenarnya tak ada dalam undang-undang tentang Pemilu maupun Peraturan KPU (PKPU), namun, jika capres-cawapres mau hadir di uji baca Alquran itu untuk meyakinkan rakyat Aceh, maka hal itu tak masalah.

“Tapi itu bukan aturan yang diamanatkan di undang-undang dan PKPU kan. Kita serahkan saja, ada yang mau ke sana ya silakan, lebih meyakinkan rakyat Aceh kan,” ucapnya.

Menurutnya, ada perbedaan antara pilpres yang skalanya nasional dengan pilkada di Aceh. Jika ada tes baca Alquran bagi para calon di pilkada yang berada di wilayah Aceh, maka hal itu wajar karena Aceh menerapkan hukum syariat.

“Ini calon presiden Republik Indonesia ya, maka kita tekankan betul. Kalau di Aceh tentu aturannya berbeda, di Aceh kan mereka sudah punya aturan untuk memilih pemimpin, pilkada, itu kan ada harus bisa baca Alquran karena di Aceh kan syariah, kanun. Tapi kalau di Indonesia secara keseluruhan kan acuannya undang-undangnya bukan khusus Aceh. Undang-undangnya, undang-undang negara Republik Indonesia kan acuannya,” jelasnya.

Comments are closed.