UMK 2019 Tembus 4,1 Juta, Perusahaan Garment di Bekasi Bakal Hengkang

0
166

Bekasi NAWACITA – Akibat ketidakseimbangan antara hasil produksi dengan biaya produksi termasuk nilai upah yang dikeluarkan, diprediksi akhir tahun ini bakal ada dua atau tiga perusahaan garmen yang hengkang dari Bekasi. Karena biaya pengeluaran untuk produksi terutama membayar gaji karyawan lebih tinggi dibanding pendapatannya.

Asosiasi Pengusaha Seluruh Indonesia (Apindo) memprediksi, perusahaan garment atau tekstil tersebut juga akan menjual asetnya untuk pindah ke tempat lain, sekaligus membayar upah karyawannya.

Ketua Apindo Bekasi Sutomo mengatakan, selain tingginya upah, fenomena hengkangnya perusahaan juga disebabkan sengitnya persaingan antara perusahaan yang bergerak di bidang serupa. Apalagi, kata Sutomo, pada 2019 mendatang, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bekasi mencapai Rp 4,1 juta.

“Sebetulnya peristiwa penjualan aset perusahaan bukan hal pertama, karena jauh sebelumnya, ada beberapa perusahaan besar di Kabupaten Bekasi yang sudah lebih dulu hengkang,” kata Sutomo, Selasa (11/12).

Sebelumnya, Sutomo membeberkan, perusahaan besar seperti Sony dan Sanyo telah gulung tikar di Indonesia. Ia menegaskan, pemicu hengkangnya kedua perusahaan itu, karena tingginya biaya produksi terutama membayar gaji karyawan.

“Tidak imbang antara pemasukan yang diterima perusahaan dengan pengeluaran. Tingginya persaingan dan UMK di wilayah Kabupaten Bekasi, maka perusahaan pindah ke daerah lain,” jelasnya.

Biasanya, lanjut dia, mereka pindah ke Jawa Tengah dan Jawa Timur yang nilai UMK lebih rendah dibanding Kabupaten Bekasi.

“Kalau ongkos produksinya sudah mahal mereka jelas mencari wilayah yang lebih murah,” ucapnya.
Sutomo pun meyakini, jika tidak realistis untuk menjalankan produksi, maka perusahaan akan mencari daerah lain yang memiliki kepastian regulasi.

“Tahun 2017 lalu sudah ada lima perusahaan tekstil yang hengkang, sekarang ini kembali juga ada perusahaan yang hengkang,” ucapnya.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Bekasi, Yaya Ropandi, bahwa kalangan pengusaha khawatir dengan kenaikan UMK tahun 2019, karena ketidakmampuan membayar upah karyawannya.

“Meski begitu sejauh ini, seluruh perusahaan siap memenuhi kenaikan upah minimum kabupaten 2019 sekitar 8,03 persen dibanding UMK 2018,” kata Yaya.

Namun diakui Yaya, penentuan UMK saat ini sebenarnya lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, karena menggunakan aturan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.
Ia menambahkan, aturan itu menyebutkan bahwa kenaikannya tidak lebih dari 8,03 persen, sehingga pengusaha bisa menghitung biaya karyawan pada tahun mendatang.

“Sebelum ada PP Nomor 78 tahun 2015 kenaikan upah tidak pasti, bisa mencapai 30 persen dari tahun sebelumnya, hal inilah yang membuat pengusaha kesulitan membayar upah karyawannya,” ujarnya.

 

 

Tinggalkan Balasan