“Kilas Balik Peristiwa 27 Juli 1996” – Catatan Politik Turunan Gulo (Tokoh Pergerakan Asal Sumut)

0
281
Turunan Gulo, SP., MSP (Politisi PDI Perjuangan)

Medan, NAWACITAPOST –  Satu kelalaian bahkan mungkin sebuah kebodohan kami yang amat-sangat adalah: berbagai aktivitas sosial-politik yang amat penting pada masa Orba berjalan tanpa dokumentasi yang memadai. Tragis memang.

Padahal anak-anak Medan punya torehan sejarah yang tidak kalah penting dalam lanskap sejarah tumbangnya Rezim Orde Baru. Peristiwa kejatuhan Soeharto pada 20 Mei 1998, tidak dapat dilepaskan dari peristiwa politik yang terjadi pada 1996.

Saat Rezim Otoriter Soeharto memainkan satu skenario untuk menggulingkan Megawati Soekarnoputri dari posisi Ketua Umum PDI. PDI ketika itu dianggap ancaman serius bagi kemapanan Rezim Orba yang ditopang oleh dominasi Golkar– yang ogah disebut partai.

Maka operasi politik pun dimainkan: Kongres Luar Biasa (KLB) PDI yang diwayangi oleh Fatimah Ahmad, Soerjadi dan Buttu Hutapea. Dalangnya udah jelas. Tangan-tangan militer amat kentara bermain. Kita amat mafhum, Dwifungsi ABRI lagi jaya-jayanya. Semua sektor kehidupan dikendalikan oleh militer.

Momen ini ternyata melahirkan perlawanan rakyat. Kelompok prodemokrasi bersekutu dengan massa PDI pro-Mega, bergerak secara masif untuk melakukan perlawanan keras. Tidak terkecuali di Medan.

Dalam situasi yang amat represif, teman-teman di Medan–baik aktivis mahasiswa, organisasi nonpemerintah (LSM) maupun massa PDI Pro Mega–juga bersemangat untuk mengobarkan api perlawanan. Apalagi KLB-nya diselenggarakan di Asrama Haji Medan. Markas kita ketika itu di Jalan Jamin Ginting Gang Dipanegara Medan–rumah Taufan Agung Ginting.

Teman-teman di Medan melakukan beberapa kali aksi. Selain perlawanan lewat tulisan saya yang dimuat beberapa kali di Harian Waspada. Salah satu aksi massa yang cukup besar kala itu adalah aksi yang berhasil menghimpun massa besar di Lapangan Merdeka Medan. Pimpinan aksi ketika itu saya dan alm. Tongam Siregar.

Kita sempat diancam dan diintimidasi oleh aparat keamanan. Kita melawan. Lalu massa bergerak dan berkumpul di Gedung DPRD Sumut. Saya sempat orasi. Usai orasi, saya dikejar oleh aparat keamanan. Sempat “disembunyikan” teman-teman–utamanya Sahat M Lumbanraja– ke LBH Medan. Tapi, kecium juga. Saya pun ditangkap di sana, diseret ke Mapolresta Medan. Alamsyah Hamdani yang ketika itu sebagai Direktur LBH Medan, berkenan mendampingi saya.

KLB PDI tidak bisa dihempang. Maklum, kongres ini “difasilitasi” oleh Rezim Orba. Secara de-Jure, Megawati Soekarnoputri tercopot sebagai Ketua Umum PDI.

Namun, perlawanan terus digalakkan. Terutama menjaga “simbol kehormatan”, yakni Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro Menteng Jakarta.

Tidak ada pilihan bagi Rezim Orba beserta kubu PDI piaraannya untuk merebut paksa kantor tersebut. Maka pada 27 Juli 1996, Kantor PDI ProMega direbut.

Banyak saksi sejarah yang menyebutkan, bahwa tidak sedikit aktivis PDI Pro Mega yang tewas demi mempertahankan kantor tersebut.
Pada saat itu meletuslah kerusuhan yang memorakporandakan Jakarta sekitarnya. Peristiwa ini yang kemudian dikenal dengan nama Kerusuhan 27 Juli.

Semua elemen ProDem di Tanah Air dipukul habis. Tiarap. Tidak sedikit yang ditangkapi, bahkan diculik.

Peristiwa 27 Juli betul-betul memicu amarah teman-teman di Medan. Saya ajak teman-teman untuk berdiskusi, tentang apa yang ingin dilakukan untuk merespons situasi ini. Kita sepakat melakukan aksi perlawanan. Aksi kita rancang di markas kecil kami di Gang Ganefo 17 Padangbulan.

Masalah kemudian adalah, banyak teman-teman yang dulunya garang menjadi ciut juga nyalinya. Kita tidak sesali. Maklum, situasi ketika itu sungguh represif dan menyeramkan.
Kali ini yang bersedia ikut sekitar 10 orang saja. Saya bilang, kalau itu tidak persoalan. Main terus. Berapa pun yang bersedia.

Saya langsung pimpin aksi dengan bendera Aliansi Rakyat Sumut untuk Demokrasi (Arsud). Statement politik saya tandatangani sendiri sebagai koordinator. Intinya, mengutuk penyerbuan Kantor DPP PDI Pro Mega dan meminta Soeharto dan Pangab Feisal Tanjung untuk diadili.

Sasaran aksi di Kantor DPRD Sumut.
Malamnya, markas KSMM di Gang Ganefo diserbu puluhan aparat militer dari Bakorstanasda Sumbagut. Mereka menanyakan keberadaan saya. Kebetulan sore itu saya sedang berada di kosnya Ronald Naibaho–sekitar 200 meter dari Gang Ganefo.

Karena tidak tahu–tapi dianggap menyembunyikan informasi–maka beberapa teman-teman yang sedang nongkrong di Markas KSMM Gang Ganefo 17, akhirnya diciduk dan “diamankan” di Gaperta–tempat tahanan politik ala militer. Satu di antaranya Abadi Halawa.

Beberapa teman-teman lainnya yang ikut aksi ternyata juga ditangkap dan diamankan di Gaperta. Seingat saya ada alm. Lindung Buaya/Lindung Sibuea, Mangasi Tua Purba, Simson Juntak, Freddy Manurung, alm. Ganda Manurung.

Saya diinfo soal kejadian tersebut. Malam kejadian, saya masih nginap di kosnya Ronald Naibaho. Besok paginya, Ronald Naibaho sarankan saya untuk “mengungsi”. Teman-teman arahkan saya di sebuah rumah teman di sekitar Medan Timur.

Nah, sialnya, malamnya, giliran Ronald Naibaho yang ditangkap dan diseret ke Gaperta.
Saya dapat informasi kalau teman-teman yang sedang ditahan diberikan iming-iming oleh aparat militer di Gaperta saat mereka diinterogasi. “Kalian akan kami bebaskan kalau kalian kasih tau di mana posisi Turunan Gulo,” demikian umpan dari aparat Bakorstanasda.

Target aparat militer memang saya. Namun, saya salut, teman-teman yang sedang ditahan, tidak bergeming. Mereka selalu menjawab “tidak tahu”. Memang ada juga yang sama sekali tidak tahu. Praktis, status saya adalah buronan aparat militer Kodam I/BB.

Sekitar tiga minggu dalam status buronan, pengungsian, akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan perlawanan.

Caranya, dengan mengadukan peristiwa penangkapan sewenang-wenang ala militer ini ke Komnas HAM. Saya ingin persoalan ini dibuka ke publik. Kalau pun ditangkap dan ditahan oleh militer, saya ingin proses tersebut terbuka. Saya ngga mau ditahan tanpa peradilan yang jelas. Saat itu, saya bisa saja ditahan, disiksa dan dibenam tanpa jejak.

Saya diskusikan rencana tersebut ke teman-teman. Sepakat. Kita gotong royong untuk cari ongkos sekadarnya. Bersama alm. Lindung Sibuea, kami naik bus menuju Jakarta. Sampai di Jakarta, kami melaporkan kejadian ini ke Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Saya didampingi oleh beberapa pengacara di YLBHI, di antaranya Daniel Panjaitan, SH. Lewat pendampingan YLBHI, kami akhirnya diterima di Komnas HAM. Hadir saat itu Asmara Nababan yang berposisi sebagai Sekjen Komnas HAM.

Ke Komnas HAM, saya sampaikan sikap saya: bahwa saya siap ditangkap dan ditahan asal dengan peradilan yang terbuka. Ternyata, “perlawanan” model ini cukup efektif. Saya pun dalam perlindungan Komnas HAM dan YLBHI.

“Catatan kecil ini dibuat untuk melengkapi catatan teman-teman lainnya. Mungkin ada gunanya sebagai salah satu sumber penulisan sejarah yang lebih komprehensif”.

Sayang sekali, dokumen foto sama sekali tidak kami miliki. Untung, saya secara tidak sengaja, mem-brows mesin pencari data via Internet Explorer/Yahoo.Com. Saya ketemu dua file yang dibuat pada 1996. Meski datanya, ada yang tidak valid. Tapi, lumayanlah sebagai dokumen sejarah yang tersisa. Berikut screenshotnya: (YG)

(Sumber: Dikutip Dari Status FB Turunan Gulo- Senin, 27/07/2020)