Terjerat Kasus Korupsi, Mantan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail Ditetapkan Sebagai Tersangka

0
66
Mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail. (Foto: Tempo)

Depok, NAWACITAPolresta Kota Depok menetapkan mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail dan mantan Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Depok Harry Prihanto sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek pelebaran Jalan Nangka, Tapos, tahun 2015.

Penetapan ini diambil setelah pihak kepolisian melakukan penyelidikan. Namun polisi belum menahan keduanya sampai saat ini, Kemarin (29/8).

Kapolresta Depok Kombes Didik Sugiarto menyatakan bahwa penyidik akan kembali memanggil Nur Mahmudi dan Harry Prihanto dan bisa saja langsung melakukan penahanan bila bukti-bukti sudah mencukupi dan kuat.

“Nanti pada waktunya kalau sudah mencukupi, kami akan melakukan pemanggilan lagi kepada mereka untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bila bukti mencukupi maka keduanya bisa ditahan,” kata Didik.

Didik menuturkan dari hasil auditor Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat diketahui dari total Rp 17 miliar anggaran APBD yang digelontorkan untuk pelebaran Jalan Nangka tersebut pada 2015, ada kerugian negara atau korupsi yang mencapai Rp 10 miliar lebih.

Ini artinya ada sekitar 58,8 persen anggaran yang diduga diselewengkan Nur Mahmudi dan Harry Prihanto saat itu.

“Hasil auditor BPKP Jawa Barat diketahui kerugian negara mencapai Rp 10 miliar lebih dari total Rp17 Miliar anggaran APBD yang digelontorkan untuk pelebaran Jalan Nangka tersebut. Karenanya tim penyidik menemukan perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh NMI dan HP, pada proses pembebasan lahan ini,” kata Didik.

Ia mengatakan selain hasil audit BPKP Jawa Barat penetapan Nur Mahmudi dan Harry Prihanto sebagai tersangka juga berdasar keterangan saksi, beberapa ahli, serta sejumlah surat birokrasi.

“Tentunya itu semua bagian dari alat bukti yang kami miliiki,” kata dia.

Menurutnya, proses pembebasan lahan untuk pelebaran jalan oleh Nur Mahmudi dibebankan ke  pengembang.

Diketahui ada sekitar 17 ahli waris lahan yang akan menerima kompensasi pembayaran.

“Terkait sertifikat tanah untuk lahan itu, yang jelas penyidik akan melakukan proses, langkah-langkah penyidikan untuk melakukan pembuktian. Semua rangkaian tindakan yang dilakukan untuk melakukan pembuktian dari kontruksi hukum yang sudah disusun penyidik,” paparnya.

 

 

(Red: Juan, sumber warkot)

Tinggalkan Balasan