Sidang Suap Meikarta, Terdakwa Seret Nama Gubernur Jabar

0
22

Bandung NAWACITA – Sidang lanjutan kasus dugaan suap perizinan pembangunan Meikarta Bekasi digelar di Pengadilan Tipikor Bandung,

Rabu (10/4). Sidang dengan terdakwa mantan Kepala Bidang (Kabid) Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.

Terdakwa Neneng Rahmi menyebut nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam sidang. Nama Ridwan Kamil disinggung saat Neneng diminta keterangan terkait dengan percepatan izin.

Saat jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanyakan rencana untuk bertemu terkait urusan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Bekasi, Neneng pun menyeret nama gubernur yang biasa disapa kang Emil tersebut.

Nama Ridwan Kamil terkait pengurusan Raperda RDTR Pemkab Bekasi yang telah disetujui DPRD Bekasi. Walaupun telah disetujui, raperda ini masih perlu persetujuan substantif.

Dalam sidang, Neneng, awalnya menceritakan soal pemberian ke Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Iwa Karniwa. Neneng mengaku memberikan uang sekitar Rp1 miliar.

“Saat itu Rp500 juta dari Pak Satriadi dan Rp400 juta ada sisa dari pemberian ke DPRD Bekasi,” kata Neneng Rahmi.

Menurut Neneng, pemberian kepada Iwa tersebut berdasarkan inisiasi dari Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Bekasi Hendry Lincoln. Tujuannya, persetujuan substansi terkait RDTR di tingkat provinsi.

Neneng menyebutkan kalau dia dan mantan sekretaris PUPR Kabupaten Bekasi, Henry Lincoln, meminta bantuan kepada Pemprov Jabar untuk mempercepat persetujuan tersebut. Akhirnya, Henry mengajak Neneng untuk mencoba menemui gubernur Jawa Barat.

“Saat Henry sudah menjabat Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga, dia masih aktif mengajak saya mengurus persetujuan substantif dengan menemui Ridwan Kamil,” ujar Neneng.

Jaksa KPK, Yadyn, mengkonfirmasi ulang soal keterangannya diajak Henry Lincoln menemui Emil yang belum sempat terlaksanakan.

“Dia (Henry Lincoln) ingin Raperda RDTR cepat selesai. Hingga saat ini, Pemkab Bekasi sudah mengesahkan Raperda RDTR namun belum mendapat persetujuan substantif dari Pemprov Jabar,” kata dia.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Raperda RDTR ini mengakomodir kepentingan proyek Meikarta seluas 400 hektare lebih. Namun, tanah yang memungkinkan utuk dipakai di Kabupaten Bekasi hanya sekitar 83,6 hektare.

Saat baru dilantik jadi gubernur, Ridwan Kamil memang sempat berencana memanggil Pemkab Bekasi untuk mengkonfirmasi perizinan Meikarta. Namun, hal tersebut dibatalkan setelah ditegur KPK.

Dalam persidangan, terungkap bahwa Henry Lincoln merupakan saudara kandung dari Theo L Sambuaga, mantan Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Permukman serta mantan Komisaris Lippo Group.

Sementara di persidangan tersebut, selain Neneng Rahmi, terdakwa lainnya yang dihadirkan, ada mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, mantan Kadis PUPR Jamaludin, Kadis PTSP Dewi Tisnawati, dan Kadis Pemadam Kebakaran Sahat Maju Banjarnahor.

Tinggalkan Balasan