Sebelum Direktur PT Krakatau Steel, Ini Deretan Petinggi BUMN Terjerat Korupsi

0
31

Jakarta NAWACITA – Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel Wisnu Kuncoro ditetapkan tersangka oleh KPK, pasca di OTT pada Jum’at (22/3) lalu.

Wisnu bukan satu-satunya tersangka dari kalangan BUMN yang dijerat KPK dalam sebulan terakhir. Sebelumnya, Manajer Wilayah II PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. yang juga Manajer Divisi Operasi I, I Ketut Suarbawa, sudah lebih dulu berstatus sama.

Surbawa diduga menerima suap senilai Rp1 miliar atau 1% dari nilai kontrak dalam kasus korupsi pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Waterfront City atau Jembatan Bangkinang Tahun Anggaran 2015-2016 di Kabupaten Kampar, Riau.

Bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Jembatan Waterfront Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar bernama Adnan, Surbawa diduga melakukan kongkalikong atas proyek yang menelan anggaran Rp117,68 miliar itu. Total nilai kerugian akibat korupsi ini ditaksir mencapai Rp139,2 miliar.

Pada Desember 2018 lalu, KPK menetapkan dua orang pejabat PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT)sebagai tersangka. Keduanya diduga terlibat dalam dugaan perkara korupsi terkait proyek infrastruktur.

Kepala Divisi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk periode 2011-2013 Fathor Rachman dan Yuly Ariandi Siregar selaku Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk periode 2010-2014.

Selanjutnya, ada nama Budi Tjahjono yang pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Asuransi Jasindo (Persero). Budi didakwa korupsi Rp 3 miliar dan US$ 662.891 dengan kasus pembayaran komisi agen fiktif asuransi minyak dan gas BP Migas-KKKS.

Budi Tjahjono bersama-sama dengan Direktur Keuangan dan Investasi PT Asuransi Jasindo periode 2008-2013 Solihah dan pihak swasta Kiagus Emil Fahmy Cornain telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri.

Perbuatan itu dilakukan dengan cara merekayasa kegiatan agen dan pembayaran komisi yang diberikan pada agen PT Asuransi Jasindo. Pembayaran itu seolah-olah sebagai imbalan jasa kegiatan atas penutupan asuransi aset dan konstruksi pada BP Migas-KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) tahun 2010-2012 dan 2012-2014, padahal penutupan tersebut tidak menggunakan jasa agen PT Asuransi Jasindo.

Pada tahun sebelumnya, April 2017, nama Firmansyah Arifin yang kala itu menjabat sebagai Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero) dan dua anak buahnya ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi. Ketiganya dijadikan tersangka kasus suap terkait pengadaan kapal.

Indikasi gratifikasi yang diterima dan disita KPK sebesar Rp 230 juta. Penetapan ketiganya sebagai tersangka merupakan pengembangan penyidikan kasus penerimaan suap terkait dengan pengadaan kapal ke Filipina. Dalam kasus itu, KPK menetapkan 4 tersangka, termasuk 3 orang tersebut.

Suap itu berkaitan dengan ekspor kapal perang Strategic Sealift Vessel (SSV) ke Filipina. Kapal BRP TARLAC (LD-601) tersebut merupakan pesanan The Department of National Defence Armed Forces of The Philippines.

Beberapa tahun sebelumnya, Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) RJ Lino ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Desember 2015. Lino disangka melakukan korupsi dalam pengadaan crane.

Lino dianggap menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain atau korporasi. Kerugian negara dalam kasus ini disebut mencapai Rp 60 miliar.

Deretan kasus tersebut menjadi catatan penting bagi Kementerian BUMN. Pemerintah juga menyesalkan kejadian tersebut terutama yang baru saja melibatkan Direktur Teknologi dan Produksi Krakatau Steel Wisnu Kuncoro.

sumber: dtc

Tinggalkan Balasan