Rapat Konfirmasi Daerah “Integrasi Aksi Bisnis dan HAM dalam RANHAM Tahun 2020-2024”

0
9
Rapat Konfirmasi Daerah “Integrasi Aksi Bisnis dan HAM dalam RANHAM Tahun 2020-2024”

Palangka Raya, NAWACITA – Untuk memaksimalkan kinerja sesuai tugas dan fungsi, Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Program Kerja dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (Ditjen HAM). Narasumber dalam rapat ini adalah Plt. Kepala Kantor Wilayah (Bambang Iriana Djajaatmaja) yang saat ini juga menjabat sebagai Direktur Kerjasama HAM pada Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia.

Rapat dihadiri oleh Perwakilan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Biro Hukum Pemerintah Provinisi Kalimantan Utara, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan Perwakilan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Sambutan disampaikan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Cahyani Suryandari) dalam rapat yang diselenggarakan di Aula Kanwil. Rapat Konfirmasi Daerah diselenggarakan dalam rangka menghimpun gagasan dan masukan dari pemerintah daerah. Sebab, dalam pengimplementasian prinsip-prinsip Bisnis dan HAM diperlukan kerja sama yang kuat lintas pemangku kepentingan di Indonesia.

Baca Juga: Ditjen Imigrasi Sosialisasikan Regulasi Keimigrasian dan Kekonsuleran Terkini Kepada Ratusan Perwakilan Negara Sahabat

Salah satu bentuk pengakselerasian upaya membawa Bisnis dan HAM di Indonesia ini, Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal HAM melakukan kerja sama dengan Lembaga Studi dan Advokasi Mayarakat (ELSAM). Kerja sama ini terwujud dalam program “Implementasi UNGP ke dalam Kerangka Kebijakan di Indonesia”. Dalam konteks ini, kerangka kebijakan yang sedang dituju adalah Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2020-2024

Tujuan dari penyelenggaraan Rapat Konfirmasi Daerah ini diharapkan dapat menghasilkan pemetaan perkembangan aktual tentang bisnis dan HAM di Indonesia, masukan terhadap Draf Awal Naskah Rekomendasi  Aksi Bisnis dan HAM dalam RANHAM Tahun 2020-2024.

Baca Juga: Porsenap Lapas Kotabumi, WBP Didorong Unjuk Kemamampuan

Kemudian perwakilan Sesditjen HAM (Firdita Sanditya) menanggapi dan memberikan arahan kendala yang telah disampaikan. “Melalui kegiatan ini diharapkan para peserta dapat memperoleh pengetahuan, pemahaman akan penyusunan aksi bisnis dan HAM di Indonesia” ucapnya.

Ia juga mengingatkan bahwa selain rekomendasi telaahan berkaitan rancangan produk hukum daerah, pengumpulan data pemajuan HAM dan data pengaduan Yankomas harus tetap dilaksanakan. Beliau berpesan untuk tetap memperhatikan penyerapan anggaran. Sementara itu, untuk aksi HAM sudah dilakukan koordinasi dan kerjasama dengan Biro Hukum Setda Kalteng tentang Kabupaten/Kota Peduli HAM.

Baca Juga: Jelang HUT RI, WBP Lapas Ambon Siapkan Tarian & Padus WBP

Kemudian rapat dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab para peserta rapat untuk membahas kendala lain dan solusinya.

Tinggalkan Balasan