Presiden Jokowi: Dana Kelurahan Sebesar Rp3 Triliun Untuk Kesejahteraan Rakyat Perkotaan

0
39
Presiden Jokowi didampingi Seskab Pramono Anung berjalan menuju ruang Rapat Terbatas, di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Jumat (2/11) pagi. (Foto: Agung/Humas)

Bogor, NAWACITA– Kebijakan Dana Kelurahan yang dikeluarkan Pemerintah sebagai wujud dari fokus Presiden Joko Widodo dalam mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang berada di perkotaan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tujuan utama dari Dana Desa dan Dana Kelurahan adalah untuk kesejahteraan rakyat, baik yang berada di desa maupun yang berada di kota, di kelurahan.

“Kita ingin angka kemiskinan di pedesaan maupun perkotaan bisa berkurang secara drastis dengan adanya dana ini, juga kesenjangan pendapatan antar warga baik di pedesaan maupun di perkotaan juga semakin kecil,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas mengenai Penganggaran Dana Desa dan Dana Kelurahan, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/11) pagi.

Dikatakan Presiden, kebijakan ini tidak muncul secara tiba-tiba karena dalam pertemuan 3 tahun lalu dengan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Ada permintaan agar dana keluruhan dianggarkan untuk mengurangi arus urbanisasi kota-kota di Indonesia.

Para walikota seluruh Indonesia dalam pertemuan tersebut menerangkan persoalan yang mereka hadapi diwilayahnya yang semakin kompleks mulai dari kemiskinan, ketimpangan antar warga, lapangan kerja.

“Merespon keinginan, merespons aspirasi para wali kota tadi dalam APBN 2019 pemerintah dengan persetujuan DPR telah menganggarkan dana kelurahan sebesar Rp3 triliun,” ungkap Presiden Jokowi.

Presiden meminta Menteri Keuangan agar segera menyiapkan mekanisme pencairan dana kelurahan ini sehingga segera bisa dimanfaatkan.

Sementara kepada Menteri Dalam Negeri, Presiden meminta agar menyiapkan kerangka untuk pengawasan dan evaluasi agar pemanfaatan Dana Kelurahan ini betul-betul menyentuh kepentingan warga di kelurahan dan warga perkotaan.

Rapat Terbatas ini diiikuti oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, KSP Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menkumham Yasonna H Laoly, Mensos Agus Gumiwang.

Kemudian Menaker Hanif Dhakiri, Menag Lukman Hakim Saifuddin, Mendesa PDTT Eko Sandjojo, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menhub Budi Karya Sumadi, dan Kepala BPKP Ardan Adiperdana, serta pejabat eselon 1 di Lingkungan Lembaga Kepresidenan.

 

 

(Red: Bee, sumber Setkab)

Tinggalkan Balasan