M Qadari : Masa Jabatan Presiden Bisa 3 Periode Melalui Amandemen UUD 1945

0
322
M Qodari Pengamat Politik yang juga Direktur Eksekutif Indobarometer

Jakarta, NAWACITAPOSTBerkaitan dengan jabatan Presiden. Khusus pasal 7 UUD 1945. Dikaitkan dengan Soeharto berkuasa bunyi petikan aslinya, bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Berarti lebih dari 2 kali Soeharto dipilih kembali sebagai orang nomor satu di Indonesia.

Baca Juga : MPR dan DPR RI Usul Jabatan Presiden Tіgа Pеrіоdе, Jokowi Pimpin Indonesia Hingga 2027

ERA reformasi mengharuskan adanya jabatan presiden cukup satu kali saja atau dua periode. Itu diatur dalam amandemen UUD 1945.

Seiring dengan jabatan Presiden tersebut. Pengamat politik yang juga ahli survei politik  Indobarometer,  M Qodari dalam perbincangan di acara Mata Nazwa  menyatakan bahwa jabatan Presiden boleh diamandemen.

Pertimbangannya, masih ada polarisasi dikalangan masyarakat terhadap Pilpres sebelumnya yang dikhawatirkan bisa bergerak ke Pilpres berikutnya. Belum lagi ada paham dan gerakan anti Pancasila dan radikalisme.

Baca Juga : Usulan Jabatan Presiden 3 Periode, Ini Jawaban Jokowi

Hal senada dan lebih tegas disampaikan penggiat media sosial Denny Siregar. Jika presidennya bukan Jokowi, entah apa yang terjadi di republik ini. Keamanan negara dan situasi tak terkendali bisa terjadi, tegas Denny dalam pernyataan subjektif yang positif.

Jika ditilik lebih dalam. Pendapat Denny ada benarnya.  Dihitung ke belakang. Pasca Pilpres 2019, Jokowi cepat mengambil tindakan. Seterunya, Prabowo dirangkul dan masuk dalam gerbong kabinetnya. Berikutnya Sandiaga Uno.

Selain ada yang dirangkul. Tak sedikit juga lawan politiknya didekati secara persuasif, didiamkan, tapi jika kelewatan dan mengganggu ketentraman dan keamanan negara, di proses melalui ranah hukum. Seperti kelompok HTI dan FPI (Rizieq Shihab).

Mengacu pada pendapat Qodari yang didasarkan pada UUD 1945 bahwa amandemen bisa dilakukan. Serta Denny yang lebih menekankan bahwa Jokowi dibutuhkan karena berhasil menjaga Indonesia dari tindakan kelompok radikalisme.

Sementara itu pakar Komunikasi Politik Ade Armando, mencermati adanya usulan amandemen dari sebagian besar parpol, lebih dikhawatirkan pada pergantian Jokowi, akan melahirkan dan mengakibatkan guncangan hebat.

Memang Jokowi sendiri tidak setuju pada jabatan presiden 3 periode bukan pada penghentian Amandemen, pungkas Qodari menekankan.