Berikan Apresiasi, Machfud Arifin Harapkan MK Buka “Kotak Pandora”

0
277
Machfud Arifin - Mujiaman bersama kuasa hukum dan beberapa ketua Partai Pendukung. Jumat 22 Januari 2021

Surabaya NAWACITAPOST – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima dan mengabulkan gugatan Pemilu Kada Surabaya dari pihak Machfud Arifin-Mujiaman dan persidangan perdana akan digelar pada Hari Selasa 26 Januari 2021.

Kepada media Jumat (22/1/2021), Machfud Arifin-Mujiaman selaku pihak penggugat memberikan apresiasinya kepada pihak Mahkamah Konstitusi.

“Mahkamah Konstitusi akhirnya menindaklanjut permohonan tersebut dengan menerbitkan Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan registrasi perkara Nomor 88/PHP.KOT-XIX/2021. Terbitnya registrasi perkara tersebut sekaligus membantah sejumlah kabar miring dan asumsi beberapa pihak bahwa perkara tersebut akan ditolak MK sejak awal. Selanjutnya persidangan perdana akan digelar di Gedung MK pada hari Selasa, 26 Januari,” kata Machfud Arifin, di Surabaya.

Ditanya terkait persiapannya, mantan Kapolda tiga kali mengaku dirinya bersama tim telah siap. Baik dalam persidangan pendahuluan maupun persidangan selanjutnya, ” Tim kuasa hukum sudah mempersiapkan sejumlah fakta-fakta yang akan menjadi bukti persidangan nantinya,” tegasnya.

Fakta-fakta tersebut, menurut MA sebutannya digunakan untuk menunjukkan telah terjadinya kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Surabaya tahun 2020 yang lalu.

” Kuasa hukum kami akan menunjukkan seluruh dugaan kecurangan tersebut di depan para hakim konstititusi sehingga diharapkan membuka “kotak pandora” kecurangan pilkada yang lalu,” pungkas Machfud Arifin.

MA menegaskan, ini bukan persoalan menang kalah. Tetapi sebagai bentuk pertanggung jawabannya kepada seluruh pemilihnya yang berjumlah 451.000 lebih termasuk dari Relawan, Simpatisan, anggota partai pengusung dan seluruh masyarakat kota Surabaya.

Sementara, Veri Djunaidi perwakilan dari kuasa hukum Machfud Arifin-Mujiaman  berharap agar persidangan dapat digelar secara adil tanpa ada kecurangan apapun.

“Machfud Arifin dan Mujiaman menyadari MK semakin berjalan menuju peradilan yang maju dan semakin menjunjung keadilan substansial dalam setiap perkara yang diperiksa dan diputus. Tidak terkecuali dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). MK enggan menyandera kakinya menjadi hanya sekedar Mahkamah Kalkulator dalam setiap perkara pemilihan. Karena banyak kasus dan pengalaman empirik menunjukkan adanya pelanggaran massif dalam pemilihan kepala daerah tidak dapat diproses akibat syarat formil ambang batas,” ujarnya.

Diakhir Veri menegaskan, keberadaan Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi bukti bahwa Peraturan ini semakin meneguhkan sikap dan posisi MK dalam sengketa pemilihan kepala daerah menuju peradilan yang menggali keadilan substansial.

Maka dari itu, untuk mencapai persidangan yang fair, Machfud Arifin dan kuasa hukum berharap kepada seluruh pihak untuk menahan diri dan tidak menggunakan kekuasaan untuk mengganggu proses hukum yang berjalan.

“Proses di MK harus dihormati oleh semua pihak,” tandasnya. (BNW)