MA-Mujiaman ke MK, Adi Sutarwijono : Kami sudah Siapkan Bukti

0
154
Adi Sutarwijono (kanan) Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya Bersama Tri Rismaharini saat penyerahan Rekom PDI-P ke Eri Cahyadi - Armuji 2 September 2020 lalu

Surabaya NAWACITAPOST – Adalah hak dari masing-masing pihak untuk menempuh jalur hukum terkait hasil rekapitulasi Pilkada Surabaya. Tapi dari seluruh proses Pilkada hingga Hari-H coblosan, rakyat tahu siapa yang bagi-bagi sembako, bagi sarung dan bagi-bagi uang, kata Adi Sutarwijono ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya seiring rencana Machfud Arifin – Mujiaman Paslon nomer 2 mengajukan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Adi menilai pengajuan gugatan adalah hak setiap Paslon, namun harus terukur dan tepat sasaran, lanjutnya, Kamis (17/12/20)

Terkait itu, Adi menjelaskan bahwa PDI Perjuangan juga telah mengumpulkan bukti kecurangan yang dilakukan oleh tim MA-Mujiaman dan sudah dilaporkan ke Bawaslu.

“Kami menemukan bukti-bukti kecurangan itu, yang terstruktur, massif, dan sistematis, yang dilakukan di banyak tempat di Surabaya. Dan, temuan-temuan itu sudah kami laporkan ke Bawaslu. Termasuk keterlibatan kepala daerah di Jawa Timur dalam kampanye Pilkada di Surabaya, yang kami peroleh dari media sosial,” jelasnya.

Dalam hal ini Adi mengharapkan MK memutusakan secara bijak gugatan yang akan diajukan mengingat perolehan suara yang terpaut jauh antara pasangan Eri-Armudji dan MA-Mujiaman pada pilkada Surabaya yang telah melalui pleno KPU.

“Kami akan memohon keadilan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Kami yakin Majelis Hakim MK akan memutus sesuai keadilan,” jelasnya.

“Karena hasil Pilkada Surabaya terdapat selisih suara yang amat jauh, sebanyak 145 ribu lebih, dimana paslon Eri Cahyadi-Armudji mengungguli Machfud Arifin-Mujiman. Selisih yang sedemikian besar adalah akibat rakyat Surabaya yang berdaulat menghendaki Eri Cahyadi-Armudji. Sekaligus rakyat menghendaki seluruh karya kebaikan Bu Risma dijaga dan dikembangkan,” tegasnya.

Hasil dari pilkada kemarin, lanjut Adi, adalah keputusan yang sudah dikehendaki rakyat Surabaya untuk memilih pemimpinnya dan itu mutlak.

“Itulah fakta demokrasi setelah 9 Desember 2020. Kalau saran kami sih, sebaiknya legawa saja, kita terima ‘sabda’ rakyat seluruh Surabaya 9 Desember 2020 lalu. Karena rakyat adalah tuan dalam proses demokrasi ini. Dan, suara rakyat adalah suara Tuhan, vox populi vox Dwi,” pungkasnya.

Pada hari yang sama, Machfud Arifin-Mujiaman melalui tim kuasa hukumnya akan menempuh proses hukum di MK.

Menurut MA, langkahnya ke MK tidak bisa dilepaskan dari bagian dari upaya pembelajaran politik dan demokrasi secara luas. Konstestasi demokrasi semestinya menjunjung aspek kesetaraan dan keadilan (egual and fairness) antara pasangan calon. Tanpa itu semua, Pilkada yang demokratis hanyalah akan menjadi iluasi dalam negara demokrasi.

” Perjuangan di MK tidak sekedar menang atau kalah dalam pemilihan kepala daerah. Menang atau kalah adalah hal yang biasa dan terlalu kecil untuk diperdebatkan. Machfud ingin menjadikan perjuangan di MK sebagai warisan (legacy) untuk menjadikan demokrasi yang lebih baik untuk kedepannya,” katanya. (*)