Bertanggung Jawab kepada Pemilih, MA-Mujiaman Tempuh Jalur Mahkamah Konstitusi

0
336

Surabaya NAWACITAPOST – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya telah menyelesaikan tahapan rekapitulasi dan penetapan hasil pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya 2020 pada hari Kamis, 17 Desember 2020. Hasilnya, Pasangan Calon Nomor Urut 1 unggul dalam dalam penetapan tersebut.

Terkait penetapan hasil tersebut, Machfud Arifin dan Mujiaman memutuskan untuk menempuh langkah konstitusional ke Mahkamah Konstitusi.

” Sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada pemilih, kami memutuskan untuk menempuh langkah konstitusional ke Mahkamah Konstitusi, ” ujar Machfud Arifin kepada Media, Kamis (17/12/20) di Posko Pemenangan MA Center jalan Basuki Rahmat Surabaya.

Upaya hukum ini, menurutnya merupakan hak konstitusional pasangan calon untuk membuktikan ada sejumlah persoalan serius yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah Surabaya 2020 yang berdampak langsung kepada hasil perolehan suara.

” Kami menyadari terdapat begitu banyak kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif dalam pemilihan kepala daerah Kota Surabaya. Khususnya stuktur birokrasi, kebijakan dan anggaran yang diarahkan untuk memenangkan pasangan calon tertentu, ” terangnya.

Fakta-fakta tersebut terlihat sangat kasat mata. Tentu saja dengan adanya sejumlah temuan kecurangan tersebut harus dibawa ke peradilan yang legitimate yakni Mahkamah Konstitusi.

Langkah ke MK juga tidak bisa dilepaskan dari bagian dari upaya pembelajaran politik dan demokrasi secara luas.

” Konstestasi demokrasi semestinya menjunjung aspek kesetaraan dan keadilan (egual and fairness) antara pasangan calon. Tanpa itu semua, Pilkada yang demokratis hanyalah akan menjadi iluasi dalam negara demokrasi,” kata MA sapaannya.

Machfud Arifin dan Mujiaman menyadari MK semakin berjalan menuju peradilan yang maju dan semakin menjunjung keadilan substansial dalam setiap perkara yang diperiksa dan diputus. Tidak terkecuali dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

MK enggan menyandera kakinya menjadi hanya sekedar Mahkamah Kalkulator dalam setiap perkara pemilihan. Karena banyak kasus dan pengalaman empirik menunjukkan adanya pelanggaran massif dalam pemilihan kepala daerah tidak dapat diproses akibat syarat formil ambang batas.

Keberadaan Peraturan MK Nomor & Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi bukti. Peraturan ini semakin meneguhkan sikap dan posisi MK dalam sengketa pemilihan kepala daerah menuju peradilan yang menggali keadilan substansial.

Tunjuk Tim Hukum

Untuk menempuh proses hukum di MK, Machfud Arifin dan Mujiaman telah menunjuk tim hukum. Tim hukum tersebut terdiri enam orang Advokat yakni Veri Junaidi, S.H.,M.H, Febri Diansyah S.H, Donal Fariz, S.H.,M.H, Jamil Burhan, S.H., Slamet Santoso, S.H., Muhammad Sholeh, S.H.

Pilihan tim hukum tidak bisa dilepaskan dari keyakinan Machfud Arifin dan Mujiaman terkait rekam jejak anggota tim hukum tersebut dalam memperjuangkan demokrasi yang bersih dan berintegritas.

Machfud Arifin menegaskan perjuangan di MK tidak sekedar menang atau kalah dalam pemilihan kepala daerah.

” Menang atau kalah adalah hal yang biasa dan terlalu kecil untuk diperdebatkan. Machfud ingin menjadikan perjuangan di MK sebagai warisan (legacy) untuk menjadikan demokrasi yang lebih baik untuk kedepannya,” tandasnya. (BNW)