Instruksi Lurah Dokumentasikan C1 kepada Pam-TPS. Ada apa ini ?

0
324
Gambar Ilustrasi Tempat Pemungutan Suara (TPS). (Istimewa)

Surabaya NAWACITAPOST – Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Surabaya, suasana politik semakin menghangat. Selain upaya-upaya pemenangan terus dilakukan oleh kedua paslon, banyak pula kabar mobilisasi ASN dan penyalahgunaan bantuan yang menambah panas suhu perpolitikan di kota Surabaya.

Seperti siang hari ini, kepada Nawacitapost seorang ketua RT melaporkan adanya dugaan mobilisasi para petugas keamanan dan ketertiban TPS oleh beberapa Lurah di wilayah Surabaya pusat.

Menurut RT yang tak mau disebut namanya ini, para petugas pengamanan diinstruksikan oleh Lurah untuk mendokumentasikan hasil pemungutan suara (C1) di setiap TPS tempatnya bertugas. ” Mereka disuruh memfoto C1 hasil coblosan,” katanya, Selasa (24/11/20) siang.

Pertanyaannya, apa maksut dan kepentingan seorang lurah untuk menginstruksikan kepada petugas agar mendapatkan foto C1.

Dari kabar tersebut, media ini mencoba menghubungi ketua KPU kota Surabaya lewat sambungan selularnya.

Menurut Nur Syamsi ketua KPU, petugas pengamanan dan ketertiban di TPS itu bukan Linmas. ” Saya pastikan, itu namanya petugas keamanan dan ketertiban TPS sehingga tidak ada hubungan kerja sama sekali dengan Linmas,” kata Syamsi.

Selain iti, gungsi utama petugas keamanan dan ketertiban TPS adalah mengamankan seluruh proses yang ada di TPS. Dari pemungutan, penghitungan, mengamankan pengembalian kotak suara paska pemungutan. ” Itu saja tugasnya dan tidak ada yang lain,” terangnya.

Dalam hal ini, Nur Syamsi tegas membantah ini adalah perintah dari KPU.

Ia-pun menjelaskan bahwa petugas keamanan dan ketertiban sesuai dengan peraturan KPU diputuskan melalui surat keputusan oleh Walikota dan ditetapkan di KPU.

” Penetapan itu dalam rangka tugas dan fungsi mereka adalah membantu KPU untuk mengamankan seluruh proses yang ada di TPS. Dan tidak ada tugas lain selain itu,” urai Syamsi.

Intinya, menurut Syamsi, petugas tersebut adalah untuk pengamanan dan ketertiban di TPS bukan perlindungan masyarakat atau Linmas. “Ini berbeda,”

Sebelumnya, KPU melalui PPS-nya merekrut petugas keamanan dan ketertiban TPS. Untuk mempermudah kinerjanya, PPS melibatkan pihak kelurahan untuk pengadaannya, yakni 2 orang per-TPS.

Yang aneh, dalam brefingnya seperti yang dilaporkan, lurah-lurah tersebut menginstruksikan untuk mendokumentasikan hasil pemungutan suara atau C1. (BNW)