ABANG-ABANG LAMBE PEMBEBASAN SURAT IJO

0
130

Surabaya NAWACITAPOST – Masih belum hilang dari ingatan Warga Surat Ijo sebuah Video saat Adu Debat Pilwali 2015 dimana saat itu Risma menjanjikan Pembebasan Surat Ijo dengan TANPA BIAYA, pada Adu Debat Kedua Pilwali 2020 yang diadakan Rabu Malam (18/11/20), Janji Manis kepada Warga Surat Ijo tersebut kembali diulang. Kali ini yang menjanjikan adalah Pasangan ERJI yang mengklaim sebagai Penerus Risma.

Menurut Gunawan pejuang Surat Ijo, dalam debat kemarin Eri-Armuji menjanjikan pembebasan IPT Surat Ijo untuk kawasan Hunian, Sosial dan Fasum serta pernyataan bahwa IPT akan dikembalikan kepada Negara sesuai dengan PP no 27 Tahun 2014.

” Janji membebaskan IPT Surat Ijo untuk kawasan Hunian, Sosial dan Fasum ini Ambigu dan sekilas mirip Perda Pelepasan Surat Ijo no 16 Tahun 2014 tapi sedikit “dimodifikasi”. Pelepasan IPT Surat Ijo berdasar Perda 16 tahun 2014 adalah HANYA untuk kawasan Hunian dengan luas kurang dari 250 meter, harus 1 Nama selama 20 Tahun dan membayar Kompensasi 100% Harga Pasar,” ujarnya, Kamis (19/11/20)

Perda 16-2014 inilah yang selalu menjadi Obyek Demo Warga Surat Ijo karena selain Kompensasi nya terlalu mahal dan itu berarti bahwa mereka membeli kembali Rumah yang sudah mereka beli dan tempati puluhan tahun lamanya.

Selain itu, masih Gunawan, Surat Ijo untuk kawasan bisnis tidak dilepaskan yang berarti bahwa Permasalahan Surat Ijo tidak tuntas diselesaikan alias menggantung.

Ia menjelaskan, berdasar UU Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 istilah Surat Ijo tidak dikenal karena Hak Pengelolaan Tanah bukanlah Hak Kepemilikan sebagaimana SK HPL yang diterima oleh Pemkot Surabaya no 53 (seluas 3,1jt meter persegi di Kel. Baratajaya, Kec.Gubeng), no 54, no 55 juga bukanlah Bukti Kepemilikan yang oleh karena nya tidak bisa diakui atau dimasukkan sebagai Aset, sehingga bila SK HPL tersebut dimasukkan sebagai Aset ke dalam Sistem Informasi Barang Daerah (Simbada) itu adalah suatu kesalahan.

Lain halnya bila Tanah IPT Surat Ijo tersebut memang dibeli dengan uang APBD atau pemberian Fasum dari pengembang, Tanah demikian baru bisa disebut sebagai Aset Pemkot Surabaya.

Dan bagaimana caranya memproses pelepasan Surat Ijo bila Restribusi Surat Ijo tidak dihentikan terlebih dulu? ” Dari sana terlihat ketidakseriusan Pembebasan Surat Ijo versi Erji, bahwa Pernyataan Pembebasan hanyalah Retorika belaka alias Abang-Abang Lambe,” tandas Gunawan. (BNW)