KIPP : KPU dan Bawaslu ‘Berbohong’, Ketua Bawaslu : Sudah Menjawab Semua Pokok Aduan

0
261
Novli Bernado Ketua KIPP Jawa Timur. Foto : Istimewa

Surabaya NAWACITAPOST – Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur menyayangkan sikap KPU dan Bawaslu Kota Surabaya yang memberikan keterangan palsu dalam sidang etik yang diselenggarakan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (kamis,22/10/2020).

Sesuai rilis KIPP, Antara anggota KPU Kota Surabaya Soeprayitno dengan ketua KPU Kota Surabaya Nur Syamsi dianggap memberikan keterangan yang berbeda terkait barang bukti persidangan. Barang bukti yang dimaksud adalah terkait dengan dokumen data dukungan calon perseorangan yang diajukan oleh KIPP. Anggota KPU Surabaya Soeprayitno dihadapan majelis sidang DKPP memberikan keterangan bahwa barang bukti dokumen dukungan bakal calon perseorangan yang diajukan oleh KIPP merupakan dokumen KPU yang berasal dari sistem Silon, dokumen tersebut adalah form B1.1-KWK.

Di saat Soeprayitno belum menyelesaikan penjelasannya, tiba tiba ketua KPU Nur Syamsi mengambil mic yang dipegang oleh Soeprayitno untuk kemudian mengklarifikasi bahwa dokumen tersebut bukan milik KPU dan KPU tidak mengenal dokumen tersebut.

Perbuatan ketua KPU Nur Syamsi yang mengambil mice Soeprayitno dan segera menganulir perkataan Soeprayitno dihadapan majelis hakim semakin menambah kecurigaan KIPP bahwa ada dugaan permainan di internal KPU Surabaya dalam melakukan proses pendaftaran calon perseorangan Pilwali Surabaya 2020.

Kecurigaan KIPP pun bertambah melihat wajah ketua KPU Nur Syamsi seperti cemas dan bimbang dan beberapa kali Nur Syamsi meninggalkan ruang persidangan.

Dalam hal ini, KIPP berharap DKPP memperhatikan secara khusus kejadian perebutan mic yang dilakukan Nur Syamsi kepada Soeprayitno dan KIPP berharap DKPP lebih bijak dan teliti melihat kejanggalan kejanggalan dalam proses persidangan tersebut. Terutama KIPP berharap kepada DKPP untuk mengabulkan permohonan KIPP untuk membuka dokumen B.1-KWK dukungan calon perseorangan beserta seluruh foto copi KTP dukungan calon perseorangan yang diperkarakan KIPP. Karna dengan cara membuka seluruh dokumen B.1-KWK dan foto copy dukungan calon perseorangan akan membuka kebenaran fakta yang ada bahwa ada permainan dalam proses pendaftaran pencalonan perseorangan Pilwali Surabaya tahun 2020.

KIPP juga menyayangkan ketua Bawaslu Surabaya Muhammad Agil Akbar yang telah memberikan keterangan palsu dalam sidang DKPP. Agil memberikan keterangan palsu dengan menyatakan tidak pernah terkena sanksi etik DKPP, bahkan putusannya adalah rehabilitasi. Pernyataan ketua Bawaslu Surabaya Agil Akbar tersebut jelas ‘MENIPU’ majelis hakim persidangan, karena pada tahun 2019 DKPP memberikan vonis Agil Akbar bersalah berdasarkan salinan putusan DKPP RI bernomor 87-PKE-DKPP/V/2019 yang berbunyi “Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras Terakhir Kepada Teradu IV Muhammad Agil Akbar selaku Anggota Bawaslu Kota Surabaya Sejak Dibacakannya Putusan Ini”.

Muhammad Agil Akbar pada tahun 2019 pernah diputus bersalah oleh DKPP RI dan diberi sanksi Peringatan Keras Terakhir. Sanksi tersebut diberikan karena Muhammad Agil Akbar terbukti tidak netral dan berpihak pada salah satu calon legislatif pada perhelatan Pileg tahun 2019.

Keterangan palsu yang diucapkan Agil dalam persidangan DKPP jelas menipu majelis hakim dalam persidangan etik dan tentu merupakan tindakan tidak terpuji dan melanggar kode etik persidangan serta melanggar kode etik penyelenggara pemilihan yang jujur. Perbuatan Agil menunjukan sikap cemas dan kegelisahannya sehingga menghalalkan segala cara untuk menutupi kebohongan yang dia lakukan.

Sementara itu, anggota Bawaslu lainnya Yacub Baliyya, beberapa kali menanyakan hal yang tidak substansial terkait bagimana KIPP mendapatkan dokumen data dukungan calon perseorangan, padahal telah terjawab jelas dalam keterangan saksi persidangan bahwa dokumen data calon perseorangan diperoleh dengan cara yang benar secara hukum dengan meminta secara lisan dari anggota PPK dan Panwascam, serta pengawas kelurahan dan diberikan.

Pertanyaan Yacub terlihat bahwa Ia tidak memahami permintaan informasi dapat diperoleh secara lisan ataupun tertulis. Perbuatan Yacub yang menanyakan secara terus menerus dari mana didapatkannya dokumen KIPP semakin memperkuat dugaan KIPP ada kecemasan tersendiri terbongkarnya kecurangan kecurangan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Surabaya dalam melakukan pengawasan proses verifikasi administrasi pencalonan perseorangan.

Perlu diketahui bahwa persidangan etik DKPP RI yang diselenggarakan hari kamis (22/10/2019) tersebut menindaklanjuti laporan KIPP Jawa Timur atas dugaan pelanggaran etik KPU dan Bawaslu Kota Surabaya dalam proses pencalonan calon perseorangan Pilwali Surabaya tahun 2020. KIPP menemukan sebanyak 8.157 data dukungan calon perseorangan yang bermasalah. Data bermasalah tersebut diantaranya adalah data dukungan ganda, NIK invalid, alamat tidak sesuai daerah pemilihan, dan pendukung tidak masuk dalam DPT pemilihan. Dukungan bermasalah tersebut harusnya terfilter pada saat verifikasi administrasi sehingga tidak harus lolos verifikasi faktual. Akibat pelanggaran tata cara, prosedur, dan mekanisme yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu Kota Surabaya yang diduga berpihak kepada calon untuk meloloskan calon tersebut berakibat merugikan keuangan negara ratusan juta untuk menyelenggarakan verifikasi faktual dan sangat menyakiti hati warga Kota Surabaya yang sedang mengalami krisis ekonomi akibat pandemi corona.

Secara terpisah, ketua Bawaslu Surabaya Agil Akbar mengatakan bahwa pihaknya telah menjawab semua pokok aduan oleh teradu.

” Kami telah menjawab semua pokok aduan oleh teradu. Dan kami sangat mengharapkan majelis DKPP,  dapat memberikan putusan terbaik. Baik bagi Bawaslu dan KPU Surabaya,” ucapnya. (*)