KPU Surabaya Tetapkan DPT, LO Paslon 02 : KPU Tidak Mengikuti Aturan

0
86
Sayuli Sukardiono, Liaison officer (LO) dari Paslon nomor urut 2 Machfud Arifin - Mujiaman

Surabaya NAWACITAPOST – Rapat pleno terbuka tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) kembali digelar oleh KPU Kota Surabaya. Dan agenda kali ini adalah Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Selain dihadiri para Komisioner KPU Kota Surabaya, Rapat Pleno Terbuka yang digelar di ruang Graha Swara Lantai 3 Kantor KPU Kota Surabaya, Jalan Adityawarman, Jumat (16/10), juga terlihat hadir PPK, Bawaslu bersama Panwascam serta perwakilan dari kedua Paslon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya 2020.

KPU Kota Surabaya menggelar rapat pleno terbuka tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kota Surabaya pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya, di ruang Graha Swara Lantai 3 Kantor KPU Kota Surabaya, Jalan Adityawarman, Jumat (16/10). Foto : kpu-surabayakota.go.id

Rapat pleno yang tetap menerapkan aturan protokol kesehatan ini dimulai pukul 09.00 WIB dan dibuka oleh Ketua KPU Kota Surabaya Nur Syamsi. Dalam sambutannya, Nur Syamsi menegaskan bahwa penetapan DPT merupakan penyempurnaan dari DPSHP. Selain itu Ia berharap seluruh rangkaian panjang ini dapat segera ditetapkan bersama tanpa kendala apapun, tentu dengan masukan dan tanggapan seluruh hadirin.

Tepat pukul pukul 22.25 Rapat Pleno terbuka selesai dengan menetapkan Jumlah DPT dalam Pemilihan Kepala Daerah Surabaya 2020 ini mengalami kenaikan dibanding Pilkada 2015 yang lalu, yakni sekitar 50 ribu pemilih. Pada Pilkada yang lalu jumlah DPT adalah 2.034.307 pemilih sedang saat ini bertambah menjadi 2.089.027 terdiri dari laki-laki 1.016.395 dan perempuan 1.072.632 pemilih.

Menyikapi hal ini, Sayuli Sukardiono Liaison officer (LO) dari Paslon nomor urut 2 Machfud Arifin – Mujiaman memberikan catatannya. 

Menurut Sayuli, KPU Surabaya tidak mengikuti prosedur atau tidak taat azas dan aturan dikarenakan sesuai ketentuan yang diatur, terkait proses Rekapitulasi DPSHP dalam tahapan DPT Pemilu tahun 2020 bahwa dalam proses TMS, Pemilih baru dan adanya AUDIT dari Provinsi Jatim yang pada akhirnya pada proses rekapitulasi DPSHP yang diselenggarakan ditingkat Kecamatan menjadi ‘Catatan Kejadian Khusus’.

Seharusnya, kata Sayuli, terkait adanya audit yang di lakukan oleh KPU Jatim, tahap rekapitulasi harusnya dilakukan ditingkat Kota bukan di Tingkat PPK / Kecamatan.

” Hal ini menjadi catatan khusus bagi kami,” ujar Sayuli. (BNW)