Omnibus Law Diterapkan, Suahasil Nazara : Investasi Meroket, Buruh Sejahtera

0
653

Jakarta, NAWACITAPOST – Satu bulan sebelum Omnibus Law jadi Undang – Undang (UU). Harapan optimisme terus berdatangan. Terutama dari mereka yang sangat paham dan mengerti tentang dunia investasi. Seperti diungkapkan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dilansir sindonews.com, Kamis 10 September 2020.

LANJUT Perry, pembahasan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja atau Omnibus Law tetap berlanjut meskipun pemerintah sedang sibuk melaksanakan program pemulihan ekonomi. Pasalnya kehadiran Omnibus Law penting dinantikan untuk meningkatkan investasi di dalam negeri, .

Pernyataan senada di hari yang sama disampaikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara. Menurutnya,  kehadiran Omnibus Law diyakini bakal meningkatkan investasi secara cepat. “Saat ini kami sedang berdiskusi juga dengan DPR, di mana Omnibus Law memiliki beberapa sektor prioritas yaitu perpajakan, pembukaan lapangan kerja, dan sektor keuangan,” ujarnya.

Suhasil menegaskan terdapat enam pilar soal perpajakan di dalam Omnibus Law, di antaranya pendanaan investasi, sistem teritorial, wajib pajak pribadi, kepatuhan wajib pajak, ekuitas bisnis, dan fasilitas perpajakan.

Sementara itu, terdapat sebelas kluster di dalam Omnibus Law, antara lain simplifikasi lisensi, persyaratan investasi, pekerjaan, kemudahan, penguatan, dan perlindungan UMKM, kemudahan berbisnis, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintah, pengenaan sanksi, akuisisi lahan, proyek dan investasi pemerintah, dan zona ekonomi.

Saat ini Omnibus Law atau Cipta Kerja sudah menjadi UU. Buruh bukan lagi objek atau suruhan dari organisasi atau serikat buruh. Posisinya menjadi mitra yang sederajat antara buruh dan pengusaha. Tidak lagi melalui perantara atau broker organisasi atau serikat buruh. Hal ini juga menjamin untuk tidak adanya PHK sepihak. Terutama yang dilakukan pengusaha.

Pokoknya banyak manfaat  dan hal yang didapat dari UU Cipta Kerja. Investor akan berbondong-bondong  menanamkan modalnya di Indonesia. Lapangan kerja pun banyak membutuhkan buruh  atau pekerja.

Bisa jadi, jika belum adanya UU ini. Tenaga kerja banyak yang bekerja di luar negeri. Maka tidak tertutup kemungkinan pekerja dari luar nantinya yang akan datang ke Indonesia.Dengan catatan kuota tenaga kerja  dalam negeri sudah terpenuhi secara signifikan.

Ketika banyak angkatan kerja kita yang bekerja di dalam negeri. Dampaknya sangat minim mendengar, membaca, dan melihat kabar dan berita tentang tenaga kerja kita yang ada diluar negeri terkena hal-hal negatif, contohnya penyiksaan dan kekerasan lainnya. Bahkan mungkin tidak ada, karena tidak ada lagi yang bekerja di luar negeri.