Pengundian Nomor Paslon, Ketua Fraksi PDIP Peringatkan KPU Surabaya

0
160
Syaiffudin Zuhri, ketua Fraksi PDIP bersama Budi Leksono ditemui di ruang komisi A DPRD Kota Surabaya, Rabu (23/9/20)

Surabaya NAWACITAPOST – Tahapan pengundian dan pengumuman nomor urut calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya 2020 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya akan dilangsungkan pada esok, Kamis 24 September 2020.

Namun, ditengah situasi Pandemi yang memaksa KPU sebagai penyelenggara dituntut untuk extra hati-hati dalam pengaturan acaranya nanti.

Menyikapi hal ini, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Surabaya, Syaiffudin Zuhri tegas mengingatkan agar dalam pelaksanaan pengundian nomor urut Paslon, KPU Surabaya harus extra hati-hati.

Menurutnya, memang dalam kerangka tahapan Pilkada sudah ditentukan dan melihat situasi kondisi Pandemi virus Corona, tentunya ini menjadi selktif dan berhati-hati. ” Jangan sampai KPU terkesan tidak mengedepankan keslamatan. Ini menjadi penting dan merupakan tanggung jawab Pemerintah dalam menjaga siapapun dalam rangka pemutusan tali penyebaran Covid-19,” ucapnya kepada NAWACITAPOST, Rabu (23/9/20) di gedung Dewan Surabaya.

Kaji Ipuk, panggilannya, menegaskan kalaupun besok (24/9) tetap dilakukan, maka protokol kesehatan dan sterilisasi harus dipastikan menjamin keslamatan semua pihak yang hadir nanti.

” KPU harus berhati-hati sehingga memberikan rasa aman dan nyaman, terlebih dalam mengupayakan memutus penyebaran mata Rantai Covid-19 untuk masyarakat,” ujar anggota Komisi A DPRD kota Surabaya ini.

Lanjutnya, hal ini seharusnya tidak hanya dilaksanakan pada waktu pengambilan nomor urut, namun juga harus diterapkan dalam sistem pelaksanaan Pemilu nanti sehingga dapat menjadi terobosan baru dalam penyelamatan penyebaran Covid-19, ujar anggota partai PDIP Surabaya yang saat ini mengusung Eri Cahyadi dan Armuji sebagai paslon Walikota dan Wakil Walikota ini.

Terkait isu Eri-Armuji yang tidak mau hadir dalam acara pengundian nomor urut, Ipuk menjelaskan bahwa hal itu merupakan suatu kekuatiran Eri-Armuji karena harus hadir dan bersinggungan dengan seluruh konstituen atau masyarakat yang akan dikunjungi dalam kontestasi Pilkada, sehingga kalau Eri-Armuji menyampaikan hal itu maka seharusnya KPU memberikan jaminan dalam pelaksanaan pengambilan undian nomor itu menjadi sangat steril dan tidak menjadi sebuah langkah yang mengakibatkan kerugian bagi Paslon yang belum pernah ke Corona, tandas Syaffudin Zuhri. (Li)