Pilwali Surabaya, Pimpinan Dewan : Jangan Ada Mobilisasi Birokrat

0
341
Surabaya NAWACITAPOST – Meski belum masuk ke tahapan kampanye, kontestasi Pilwalkot Surabaya 2020 bakal berlangsung panas. Untuk itu, banyak tokoh maupun pejabat yang mengingatkan agar Pilwali 2020 dapat berproses dengan tanpa kecurangan sehingga menghasilkan pemimpin yang berintegritas.
Diketahui bersama, dalam tahapan pendaftaran Bapaslon kemarin ada dua Pasangan yang akan berlomba untuk meraih posisi Walikota dan Wakil Surabaya. Eri Cahyadi-Armuji mendaftar pada hari pertama, Jumat 04 September 2020, sedang Machfud Arifin-Mujiaman mendaftar dihari terakhir yakni, Minggu, 6 September 2020.

Dari unsur Pimpinan DPRD Kota Surabaya mengharapkan, proses kontestasi politik kali ini betul-betul dijadikan momentum untuk menunjukkan proses demokrasi Surabaya ini semakin dewasa, ujar A.Hermas Thony kepada media. Senin (07/09/2020)

Ia mengingatkan, kualitas demokrasi tidak hanya sekedar pada penyelenggaraannya saja tetapi juga pola pertimbangan masyarakat di dalam memilih karena semua yang di butuhkan ke depan adalah pemimpin yang makin berkualitas.

Kota Surabaya ini, menurut Thony, mempunyai tantangan yang cukup berat ke depannya. Sesuai dengan tuntutan jaman, Surabaya harus memiliki pemimpin dengan kualitas.

“Pak Eri dan Pak Machfud Arifin sebagai calon Pemimpin Kota Surabaya, dua-duanya perlu dieksplorasi secara mendalam kepada masyarakat luas kemudian diberikan porsi untuk menyampaikan visi, misi dan mengurai kemampuan mereka, dari situ masyarakat mendapatkan informasi secara utuh,” ujarnya kepada Nawacitapost.

Thony menjelaskan, keputusan tetap ada di Masyarakat dan mereka bisa menentukan pilihannya didasarkan secara rasional.

Thony menilai, kontestasi politik yang sekarang ini sudah bias. Ada kekuatan birokrasi yang muncul. “Kalau berasal dari birokrasi, logikanya hubungan emosional yang terjadi puluhan tahun ini terikat dalam hubungan birokrasi dan secara otomatis mempengaruhi proses pengambilan putusan.”

 

“Kemudian ada satu upaya, ikatan-ikatan struktural, ikatan emosional di birokrasi, lantas menggerakkan kekuatan Pemerintah, seperti yang terjadi di tempat-tempat lain, lurah, camat, dan sebagainya. Bahkan dulu sempat ada mobilisasi-mobilisasi itu,” sesal Thony.

Hal itu bukan satu-satunya pertimbangan untuk memilih, lanjutnya.
Wakil Ketua DPRD Surabaya ini kembali menegaskan apabila hal ini terjadi, tidak salah jika ada kecurigaan dari satu sisi kemudian menilai ini akan menggunakan APBD.

Diakhir, Thony berharap, dalam proses kontestasi nanti ASN bisa bersikap netral sehingga suasana tetap kondusif, meski di lapangan tampak riak-riak kecil. ” Jangan ada sikap politik ataupun condong kepada pihak-pihak tertentu. Birokrasi harus pada tahap yang netral.” (BNW)