Baca Juga : Puan Maharani : Belum Terpikir Untuk Maju Dalam Pilpres 2024
Hal yang sama juga disampaikan Sekretaris Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menolak HIP. Kedua lembaga umat Islam terbesar di Indonesia meminta HIP diganti dengan BPIP menjadi UU.
Demikian juga dengan kunjungan Mantan Wakil Presiden Try Soetrisno dan rombongan purnawirawan Jenderal Angkatan Darat ke Istana Bogor, erat kaitannya dengan BPIP menjadi UU
Alasan BPIP perlu dikuatkan dengan UU supaya legal standingnya jelas ketika ada pergantian pemerintahan lembaga ini tidak bisa dbubarkan begitu saja.
Setelah adanya masukan dan pernyataan resmi dari lembaga keumatan dan para tokoh bangsa. Pemerintah semakin percaya diri untuk melaksanakan usulan BPIP menjadi RUU.
Tepatnya, kemarin (16/7/2020) di gedung DPR, rombongan pemerintah yang dipimpin Menkopolhukam Mafud Md, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, MenkumHAM Yasonna Laoly, Mensesneg Pratikno, MenpanRB Tjaho Kumolo, Mendagri Tito Karnavian diterima secara resmi oleh Ketua DPR Puan Maharani, didampingi Aziz Syamsudin, Sufmi Dasco Ahmad Rachmad Gobel, dan Muhaimin Iskandar.
Puan sampai dua kali menyatakan penegasannya tentang BPIP hanya mempunyai fungsi, tugas, wewenang, dan struktur kelembagaan. Sedangkan BPIP hanya memuat 7 Bab 17 pasal, sedangkan HIP memuat 10 Bab dan 60 pasal ditolak.
Penyampaian Puan disambut positif oleh Mafud MD, Kata mantan Ketua MK bahwa apa yang disampaikan Bu Puan, pemerintah menyambut baik apa yang disampaikan DPR. Mahfud menjelaskan, isi RUU tersebut untuk merespons isu yang berkembang di masyarakat tentang ideologi Pancasila. Menurutnya, RUU BPIP bukanlah RUU HIP yang diubah materinya jadi BPIP, namun payung hukum baru berisi tugas, fungsi, dan kelembagaan BPIP.
Ketua DPR Puan Maharani dan Menkopolhukam Mafud MD sednag memegang dokumen BPIP
Puan juga menegaskan masyarakat dipersilahkan memberikan masukan kepada DPR secara luas melalui website DPR. Termasuk saran, kritik dan tentu solusi, tutur mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Sedangkan keterkaitan Kehadiran Menhan Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra dalam rombongan Menkopolhukam ke DPR. Memberikan sinyal kuat supaya kegaduhan itu meredup.
