Penerapan Harus Bisa Menerapkan Produk Hukum ESDM  Dengan Baik

0
215

Jakarta, Nawacitapost – Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina meminta kepada pemerintah agar dalam penerapan aturan yang ditetapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait sektor energi, dapat diimplementasi secara baik sehingga masyarakat merasa nyaman akibat kebijakan ini.

Kebijakan yang dimaksud adalah ketetapan Menteri ESDM berupa Permen No.8 Tahun 2020 tentang Tatacara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri. Selain itu juga ada peraturan turunanya melalui Kepmen ESDM No 89 K/10/MEM/2020 tentang Pengguna dan Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri. Serta Kepmen ESDM No 90 K/10/MEM/2020 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (persero) dalam penyaluran gas bumi kepada pengguna gas bumi di bidang industri.

“Khusus pada dukungan penanganan Covid-19 yang dilakukan pihak pemerintah dan semua institusinya, saya meminta memperhatikan poin penting sektor energi ini,” jelas Nevi, saat raapt virtual dengan Komisi VI DPR, Dirut PLN, PHN, dan Pertamina, Kamis (16/4).

Lebih lanjut ditegaskan Nevi dari politiai PKS, perlu ada relaksasi kontrak jual beli pemasok gas yang dilakukan PGN, BPH Migas ada keringanan pada iuran kegiatan usaha untuk LNG dan realisasi insentif fiskal akibat Permen ESDM No 8/2020 dan Permen ESDM No 10/2020.

“Saat ini masyarakat yang menjadi pelanggan-pelanggan PGN tidak dapat menyerap volume gas sesuai kontrak. Sebagian besar pelanggan industri mengurangi produksi atau menutup usahanya untuk sementara,” ujarnya.

Oleh karena itu dijelaskan Nevi, prioritas untuk menangani masalah ini adalah pada relaksasi pelaksanaan ketentuan kewajiban untuk mengambil atau membayar (take or pay) antara BUMN Gas dengan para pemasoknya agar dapat diteruskan kepada pelanggan industrinya.

Ia menambahkan, apabila Pemerintah tetap pada keputusan untuk memberikan penugasan kepada BUMN Gas agar menurunkan harga jualnya, maka harus ada kompensasi yang diberikan oleh Pemerintah dengan mekanisme dan bentuk yang jelas untuk menjaga keekonomian dan keberlanjutan usaha BUMN.