Dewan Adat Dayak (DAD) Kaltim, sebuah organisasi yang menaungi seluruh Suku Dayak, dalam berbagai forum diskusi sangat yakin jika pemindahan ibu kota akan berdampak langsung bagi kesejahteraan mereka.
Baca Juga : Kapolres Jombang AKBP Boby Pa’ludin Tambunan Pimpin Kerja Bhakti
Dewan Pertimbangan Adat DAD Kaltim, Abraham Ingan mengaku jika ibu kota sudah menjadi bagian sehari-hari warga Dayak, secara tidak langsung akan ada wawasan dan pemahaman baru. Ini yang disebutnya akan membantu kualitas sumber daya manusia di Kaltim, terutama warga suku asli Kalimantan yang kadang terpinggirkan.
"Bagi kami, Ibu Kota adalah akses tercepat kami untuk meraih perhatian pemerintah. Mulai dari akses pendidikan, beasiswa, dan peningkatan keterampilan," kata Abraham, Sabtu (14/03/2020).
Di sisi lain, kearifan lokal milik Suku Dayak, dan suku asli Kalimantan lainnya akan terjaga dan terekspos dengan baik seiring berkembangnya ibu kota nanti. Tentu saja, kata Abraham, ini butuh tokoh yang tepat dalam memimpin Ibu Kota baru nantinya.
Abraham mengingatkan, kepemimpinan yang tepat akan membantu mensinergikan semua potensi yang ada di kawasan ibu kota baru nantinya. Kearifan lokal milik suku-suku asli Kalimantan akan menjadi daya tarik tersendiri.
"Lewat Dewan Adat Dayak, kami bersepakat mendukung Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok sebagai Kepala Badan Otorita Ibu Kota baru," tambah Abraham yang juga Ketua Umum Pengurus Besar Gerakan Pemuda Asli Kalimantan (Gepak).
Menurut Abraham, alasan utama memilih Ahok karena mantan Gubernur DKI Jakarta itu dianggap sosok yang paling mampu mengakomodir kearifan lokal Suku Dayak. Apalagi Ahok sudah diangkat menjadi warga kehormatan.
"Ahok itu tokoh nasional, terlepas dari latar belakang dia. Secara hubungan kekeluargaan, Ahok dekat dengan kami Suku Dayak dan beliau pernah mengunjungi kami," katanya.
Abraham yakin, kualitas dan integritas Ahok yang sudah teruji selama ini, mampu memimpin kawasan ibu kota sesuai dengan cita-cita yang diharapkan. Disamping itu, Ahok juga telah mengakui nilai-nilai yang selama ini menjadi panduan hidup Suku Dayak.
"Tapi kita tetap memahami bahwa penunjukan Kepala Badan Otoritas Ibu Kota Baru adalah hak perogeratif presiden. Kita hanya sebatas ikut mengusulkan," ujar Abraham.
