KPK Harus Bongkar Tuntas Penyimpangan Kuota Impor Ikan

0
10
KPK Harus Bongkar Tuntas Penyimpangan Kuota Impor Ikan

Jakarta, NAWACITA – Pengamat perikanan Abdul Halim menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dapat membongkar hingga tuntas dugaan penyimpangan terkait kuota impor ikan yang menjadi dasar bagi terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap direksi Perum Perindo.

“KPK harus membongkar praktek korupsi di balik kuota impor ikan ini dan merekomendasikan perbaikan sistemnya agar lebih transparan dan akuntabel,” kata Abdul Halim kepada Antara di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, kasus itu menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang dalam pengaturan izin pemasukan hasil perikanan, mulai dari penetapan kuota impor, penentuan perusahaan importir hingga pendistribusiannya ke dalam negeri.

Ia juga berpendapat bahwa OTT tersebut menunjukkan disalahgunakannya fungsi Perindo dalam upaya mendukung terwujudnya kemandirian pengelolaan perikanan nasional.

Abdul Halim yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan mengemukakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku penerbit rekomendasi impor dan penetapan kuotanya harus membuka akses seluas-luasnya kepada dan bekerja sama dengan KPK.

Hal tersebut, lanjutnya, untuk memperbaiki sistem izin pemasukan hasil perikanan maupun penegakan hukum terhadap pelaku korupsi di lingkungan KKP dan Kementerian Perdagangan selaku penerbit izin impor.

Baca Juga : Jokowi Direncanakan membuka Muktamar ke Lima PBB

Sebelumnya, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mendesak berbagai lembaga terkait melakukan pembenahan dan penguatan data terkait kuota impor perikanan agar Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap direksi Perum Perindo tidak terjadi lagi ke depannya.

“Harusnya ditelusuri berapa kuota yang kita butuhkan, karena selama ini kan kuota impor sarat dengan kepentingan,” kata Sekjen Kiara Susan Herawati , Selasa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here