Kembali ke GBHN Berarti Mengembalikan Posisi MPR

23
230
Kembali ke GBHN Berarti Mengembalikan Posisi MPR
Kembali ke GBHN Berarti Mengembalikan Posisi MPR

Kupang, NAWACITA – Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang Ahmad Atang mengatakan, kembali kepada GBHN berarti mengembalikan posisi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

“Bagi saya, kembali ke GBHN berarti mengembalikan posisi MPR sebagai lembaga tertinggi negara, yang salah satu fungsinya adalah menyusun haluan negara,” kata Ahmad Atang di Kupang, Kamis (22/08/19).

Dia mengemukakan hal itu berkaitan dengan wacana amandemen terbatas UUD 1945 pada pembahasan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Menurut dia, kembali ke GBHN berarti mengembalikan posisi MPR sebagai lembaga tertinggi negara, sehingga amandemen UUD mesti dilakukan untuk memberi kewenangan yang luas kepada MPR.

Sebagai konsekuensinya, kata dia, pedoman pembangunan menjadi seragam dari pusat hingga ke daerah.

Baca Juga : Misbakhun : Menteri Keuangan Harus Cetakan Atasi Defisit BPJS

Dia mengatakan, gubernur, bupati dan wali kota tidak lagi menjalankan roda pembangunan daerah atas dasar visi dan misinya, akan tetapi harus menjabarkan program sesuai dengan GBHN.

Oleh karena itu, setiap pergantian kepemimpinan pada level nasional dan lokal, tidak serta merta menggantikan program dari pemerintah sebelumnya.

Jika demikian halnya maka bisa jadi pemilihan kepala negara dan kepala daerah kembali ke parlemen, katanya.(ANT).

 

Comments are closed.