Sidang Gugatan Pilpres, Golkar : Pendukung Gak Usah Ikutan, Cukup Pengacara

0
168

Jakarta, NAWACITA – Ketua Umum (Ketum) Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto akhirnya angkat bicara mengenai banyaknya ajakan maupun seruan di media sosial dari pihak-pihak tak bertanggung jawab agar massa mendatangi Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada sidang gugatan Pilpres 2019 besok, Jumat, 14 Juni 2019.

Airlangga menuturkan, Partai Golkar menghargai sistem konstitusi. Dan mekanisme penyelesaian masalah konstitusi adalah hanya lewat MK. Sehingga semua pihak juga harus memahami dan mulai menghormati hal itu.

“Partai Golkar menghargai sistem konstitusi, dimana mekanisme konstitusi yang ada melalui mahkamah konstitusi,” terang Airlangga kepada wartawan sebelum Halal Bihalal Fraksi Partai Golkar di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Lebih jauh, dalam menyikapi keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai gugatan tersebut pada 28 Juni 2019 mendatang, hendaknya seluruh partai politik (parpol) menghormati keputusan tersebut. Airlangga lantas meminta semua pihak membiarkan MK berproses sesuai mekanismenya.

Terakhir, mengenai potensi bakal hadirnya massa pendukung, Airlangga nampak tidak respect dengan keadaan itu.

“Tidak perlu dukung-dukungan lah! Tidak perlu datang ke sana. Cukup pengacara saja yang datang,” tegasnya.

Sementara itu, seperti diberitakan RRI sebelumnya, telah beredar melalui media sosial seruan atau ajakan untuk datang ke gedung MK guna mengawal sidang sengketa Pilpres 2019. Namun Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Tito Karnavian memastikan tidak pernah dan tidak akan mengizinkan aksi massa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dengan alasan apapun.

Hal ini diungkapkan Kapolri usai berkoordinasi dengan intelijen terkait gerakan massa. Dan Tito mengakui, memang bakal ada pergerakan massa menjelang sidang
PHPU Pilpres 2019 di MK pada Jumat, 14 Juni 2019 besok.

“Untuk saat ini kami melihat kemungkinan tetap ada massa menyampaikan aspirasi. Tapi tidak kami perbolehkan di depan (gedung) MK,” kata Tito kepada wartawan di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019).

Kapolri lantas memberikan penjelasan, tidak bisa diberikannya izin aksi karena dapat mengganggu jalan umum, ketertiban publik, dan bahkan hak asasi orang lain. Dirinya mengaku tidak ingin mengambil risiko jika terjadi lagi kerusuhan. Karena menurut Tito, semua pihak sudah belajar dari kerusuhan 22 Mei 2019 di depan Gedung Bawaslu.

“Kami sudah belajar dari kasus (kerusuhan) Bawaslu, memberikan diskresi membolehkan kegiatan malam hari di jalan umum, ternyata disalahgunakan,” tegas Kapolri.

Secara hukum, larangan dianggap sudah mengikuti aturan yang ada menurut Pasal 6 Undang-Udang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Pada bagian lain, kepada RRI, Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menyatakan pihaknya siap gelar sidang perdana sengketa Pilpres dengan agenda pemeriksaan pendahuluan yang hanya menghadirkan pemohon dari Tim Kuasa Hukum Paslon Capres dan Cawapres nomer urut 02.

Fajar lanjut menuturkan, tidak ada agenda hari ini dari pihak pemohon, termohon maupun pihak terkait, namun sejumlah alat bukti dari termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih diangkut ke MK sejak kemarin. Sementara permohonan perbaikan dan alat bukti dari pemohon yaitu Tim Kuasa Hukum Paslon Capres dan Cawapres Prabowo-Sandi kemarin telah diserahkan ke MK.

Berdasarkan keadaan yang berlaku hari ini, Fajar memastikan MK siap menjalankan sidang perdana sengketa Pilpres 2019 besok, pukul 09.00 WIB.

“Besok pemeriksaan pendahuluan, hanya pemohon, termohon hari ini nanti melengkapi alat bukti dari kemarin, ada 272 box berkas bukti, karena mereka mempunyai kesempatan menyerahkan jawaban termohon kemarin ini alat buktinya, perkara diperiksa di persidangan, besok itu apa yang disampaikan,” ungkap Fajar Laksono di Gedung MK, Kamis (13/6/2019).

Terkait keamanan di dalam dan luar Gedung MK, baik TNI maupun Polri hari ini telah melakukan apel bersama persiapan pengamanan sidang perdana sengketa Pilpres di Monumen Nasional (Monas) Jakarta. Sebanyak 12 ribu personil gabungan akan mengamankan jalannya persidangan di Mahkamah Konstitusi besok.

MK mempunyai waktu 14 hari kerja untuk melakukan persidangan hingga pembacaan putusan pada 28 Juni 2019 mendatang.