Mahfud MD: Ritual Politik, Sekarang KPU Dituduh Curang, Nanti MK

33
407

Kekeliruan Data KPU 0,0004 Persen, Bukan Terstruktur dan Direncanakan

Jakarta NAWACITA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mohammad Mahfud MD turut meninjau proses input data KPU (Komisi Pemilihan Umum). Mahfud menyatakan, bahwa tingkat kekeliruan dalam proses ini hanya 0,0004 persen bukanlah suatu hal yang direncanakan dan terstruktur.

Menurut Mahfud, jika saat ini KPU terus diserang dengan tuduhan memihak salah satu calon atau curang, setelah proses penghitungan selesai akan berpindah ke Mahkamah Konsitutusi (MK).

“Tuduhan hakim MK disuap lah, dia berpihak sama ini lah, itu nanti akan muncul. Pengalaman saya bertahun tahun begitu. Itu ritual politik,” jelasnya.

Mahfud menerangkan bahwa demokrasi pasti ada gangguan. Misalnya tudingan negatif kepada pemerintah, pejabat, sampai penyelenggara pemilu.

Tentu hal tersebut harus dianggap wajar dan disikapi dengan baik, yang terpenting adalah mereka bertugas dengan baik sehingga apabila tuduhan tersebut bisa disangkal.

Tingginya biaya pemilu, dikatakannya, merupakan kensekuensi dari bentuk partisipasi publik kepada negara. Diakuinya sistim demokratis yang mahal tersebut memang tidak praktis, karena banyak tantangan dan keterlibatan banyak pihak.

“Kalau mau praktis ya tidak usah menyelenggarakan demokrasi. Pakai kerajaan saja selesai semua ngga usah pakai pemilu,” katanya di Gedung KPU, Jakarta, Kamis malam (24/4/2019).

Sekedar diketahui, Mahfud bersama tokoh-tokoh yang mengatasnamakan Gerakan Suluh Kebangsaan mengunjungi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengawal proses rekapitulasi suara, Rabu (23/4) kemarin. Kunjungannya ini adalah yang kedua kalinya, setelah sebelumnya mereka datang ke KPU beberapa hari menjelang hari pencoblosan dalam rangka memberikan dukungan kepada KPU.

Dalam kunjungannya kali ini, Mahfud juga mendapatkan laporan bahwa jumlah TPS yang sudah entry data mencapai 241.366 TPS. Kemudian, kesalahan entry data terjadi sebanyak 101 kali sejak pertama kali hingga saat ini. Dari 101 peristiwa itu, 24 kejadian di antaranya merupakan laporan dari masyarakat. Sementara itu, selebihnya adalah temuan KPU sendiri.

Mahfud yakin tingkat kekeliruan entry data yang dilakukan petugas KPU bukanlah sesuatu hal yang disengaja, bahkan perbuatan yang terstruktur, sistematis dan masif.

“Temuan itu dikoreksi sendiri karena ditemukan sendiri, yang mana masyarakat tidak tahu kebenarannya. Dari situ, maka kekeliruan itu berarti hanya ada 0,0004 persen. Berarti ada 1:2.500 TPS. Maka menjadi tak mungkin kalau mau ada rekayasa terstruktur. Kalau terstruktur mestinya berpersen-persen,” ujar Mahfud.

Mahfud bersama tokoh-tokoh yang mengatasnamakan Gerakan Suluh Kebangsaan dalam kunjungannya untuk kedua kalinya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengawal proses rekapitulasi suara.

Mereka ingin memastikan tak ada kecurangan yang dilakukan KPU pada Pemilu 2019, seperti yang dituduhkan kubu capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Kami datang ke sini karena risih juga merasa terganggu dengan perkembangan terakhir dimana ada tudingan-tudingan dan dugaan yaitu terjadi kecurangan yang bersifat terstruktur di KPU,” jelas Mahfud.

Kali ini, Mahfud mengaku bersama Gerakan Suluh Kebangsaan dipersilakan untuk melihat pengelolaan data dan server untuk melakukan rekapitulasi suara Pemilu 2019. Hasilnya, mereka percaya KPU tidak melakukan kecurangan seperti yang selama ini dituduhkan.

“Kami tadi melihat sendiri bahwa server pengelolaan data ada disini. Bohong kalau bilang [KPU] ada curang dan orangnya Indonesia sendiri, enggak ada asingnya saya tadi lihat,” ucapnya.

Comments are closed.