Prabowo Bakal Audit Investigasi APBN, TKN: Silahkan Mau Gantikan BPK

0
254

Jakarta NAWACITA – Dibeberapa kampanyenya, Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto kerap menyuarakan kebocoran anggaran negara. Ribuan triliun kebocoran uang negara selalu didengngungkan oleh Prabowo kepada para pendukungnya. Mantan Danjen Kopasus ini juga berkomitmen akan membuktikan hal tersebut jika terpilih menjadi presiden pada 17 April nanti.

“Saya akan mencari bukti. Dan saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu sampai ke Antartika. Bahkan ke padang pasir yang paling jauh akan saya kejar,” kata Prabowo di acara Studium Generale ‘Renaisans Indonesia’ di kampus Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI), Bandung, Jawa Barat belum lama ini.

Menanggapi seruan Prabowo tersebut, TKN menyatakan tak keberatan bila Prabowo-Sandiaga berniat melakukan audit investigasi APBN.

Juru Bicara TKN Jokowi-Ma’ruf Amin Irma Suryani mengingatkan kubu Prabowo untuk melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika menemukan data soal kebocoran APBN.

“Silakan saja, mau menggantikan posisi BPK nih? Kalau ngomong bocor-bocor, tapi data enggak ada kan fitnah ? Kasih ke KPK dong,” kata Irma kepada wartawan, Senin (8/4).

Irma juga menanyakan langkah konkret dan solusi dari Prabowo-Sandiaga dalam mengatasi kebocoran APBN. Sejauh ini, menurutnya, modal Prabowo hanya bisa mengkritik tanpa pakai data apalagi solusi.

“Memang kasih solusi selama debat? Cuma kritik saja saya dengar,” tegasnya.

Sebaliknya, Ketua DPP Partai NasDem ini menambahkan, Pemerintahan Jokowi telah berupaya transparan dan hati-hati dalam memakai anggaran. Presiden Jokowi, lanjutnya, juga kerap meminta bantuan KPK terkait proyek-proyek yang dijalankan lembaga negara.

“Jokowi bahkan minta KPK ikut kontrol dalam setiap tender dan kementerian wajib jalankan rekomendasi KPK. Baru Jokowi loh yang melakukan itu,” tandas Irma.

Sebelumnya, diketahui, Anggota Dewan Pembina Gerindra, Mulyadi mengungkapkan rencana audit investigasi APBN apabila Prabowo-Sandi menang. Menurut dia, hal itu wajar dilakukan demi pertanggung jawaban kepada rakyat.

Menurut Mulyadi, dirinya melihat, ada kekhawatiran rezim Jokowi akan rencana audit investigasi yang bakal dilakukan Prabowo-Sandiaga nantinya jika menang Pilpres 2019. Sebab, dari situ sangat terlihat, tata kelola pemerintahan Jokowi yang merugikan rakyat.

“Salah satu kekhawatiran rezim ini saya kira akan adanya audit investigasi terhadap tata kelola APBN. Karena itu hak rakyat, wajar saja kalau itu dilakukan. Maka hari ini begitu allout perjuangan mempertahankan kekuasaan,” jelasnya.