Mendagri Tegaskan, 35 Kepala Daerah di Jateng Tidak Langgar Aturan

1
199

Jakarta NAWACITA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo akhirnya angkat bicara menanggapi 35 kepala daerah se-Jawa Tengah yang dituding telah melanggar aturan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng.

Sebanyak 35 Kepala Daerah tersebut dinyatakan telah melanggar aturan lantaran telah mendeklarasikan diri untuk mendukung Capres-Cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin.

Menanggapi tudingan itu, Kemendagri pun memastikan tidak ada satupun kepala daerah yang melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu maupun UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tjahjo Kumolo mengatakan, 35 kepala daerah yang telah mendeklarasikan diri untuk mendukung Capres-Cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin sudah mengikuti aturan yang berlaku sesuai undang-undang.

Tjahjo menjelaskan bahwa di dalam Pasal 281 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, semua kepala daerah maupun wakil kepala daerah boleh melakukan deklarasi mendukung Paslon tertentu, selama memenuhi beberapa ketentuan.

Ketentuan yang pertama yaitu tidak boleh memakai fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas untuk pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
Kedua, harus menjalani cuti di luar tanggungan negara dan ketiga cuti serta jadwal cuti dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintah daerah.

“Jadi sudah clear itu semua 35 Kepala Daerah. Tidak ada yang mereka langgar. Bukannya kami membela ya, tapi kami melindungi seluruh kepala daerah yang kemarin itu kampanye. Pak Anies juga saya akan bela clear semuanya. Mereka sudah izin kepada KPU dan memenuhi aturan yang ada,” papar Tjahjo, Senin (25/2).

Tjahjo pun menjelaskan, 35 kepala daerah tersebut juga tidak melanggar aturan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tjahjo menantang siapapun yang menuding bahwa 35 kepala daerah melanggar aturan untuk segera menunjukkan aturan apa yang dilanggar kepada dirinya.

“Kalau ada yang bilang melanggar etika, coba sebut etika mana yang dilanggar. Kami belum terima masukan apapun dari Bawaslu terkait hal ini. Semua clear tidak ada yang dilanggar,” katanya.

Sebelumnya diketahui, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah (Jateng) memutuskan deklarasi pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin yang dilakukan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan 31 kepala daerah melanggar aturan.

Koordinator Divisi Humas dan Antarlembaga Bawaslu Jateng Rofiuddin mengatakan, aturan yang dilanggar bukan aturan kampanye, melainkan netralitas sebagai kepala daerah sebagaimana Pasal 1 angka (3) dan Pasal 61 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Masuk pelanggaran hukum lainnya, dalam hal ini UU Pemda,” kata Rofiuddin saat dihubungi, Sabtu (23/2/2

Berikut daftar nama 35 Kepala Daerah yang Dituding Melanggar UU karena mendukung Pasangan Calon Jokowi-Ma’ruf Amin:

1) Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah)
2) Muhammad Tamzil (Bupati Kudus)
3) Yuli Hastuti (Wakil Bupati Purworejo)
4) Suyono (Wakil Bupati Batang)
5) Wihaji (Bupati Batang)
6) Martono (Wakil Bupati Pemalang)
7) H.Junaedi (Bupati Pemalang)
8) Dyah Hayuning Pratiwi (Plt.Bupati Purbalingga)
9) Zaenal Arifin (Bupati Kabupaten Magelang)
10) Sumarni (Bupati Grobogan)
11) Narjo (Wakil Bupati Brebes)
12) Sadewo Tri Listiono (Wakil Bupati Banyumas)
13) Ahmad Husein (Bupati Banyumas)
14) Hadi Rudyatmo (Walikota Surakarta)
15) Sabilillah Ardie (Wakil Bupati Kabupaten Tegal)
16) Umi Azizah (Bupati Kabupaten Tegal)
17) Munjirin Engkun (Bupati Kabupaten Semarang)
18) Ngesti Nugraha (Wakil Bupati Kabupaten Semarang)
19) Windarti Agustina (Wakil Walikota Magelang)
20) Arini Harimurti (Wakil Bupati Kabupaten Pekalongan)
21) Asip Kholbihi (Bupati Kabupaten Pekalongan)
22) Joko Sutopo (Bupati Wonogiri)
23) Tatto Suwarto Pamuji (Bupati Cilacap)
24) Saiful Arifin (Wakil Bupati Pati)
25) Haryanto (Bupati Pati)
26) Sri Mulyani (Bupati Klaten)
27) Yuliatmono (Bupati Karanganyar)
28) Rober Cristanto (Wakil Bupati Karanganyar)
29) HM Natsir (Bupati Demak)
30) Joko Sutanto (Wakil Bupati Demak)
31) Purwadi (Wakil Bupati Sukoharjo)
32) Hevearita Gunaryati Rahayu (Wakil Walikota Semarang)
33) Yazid Mahfudz (Bupati Kebumen)
34) Eko Purnomo (Bupati Wonosobo)
35) Agus Subagiyo (Wakil Bupati Wonosobo)

Comments are closed.