DPR Sepakat Dengan KPU, Larang Kepala Daerah Menjadi Team Sukses Capres-Cawapres

11
223
Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali

Jakarta, NAWACITA– Peraturan KPU (PKPU) nomor 23 tahun 2018 tentang pelarangan kepala daerah untuk berkampanye menjadi team sukses di pemilu didukung oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali mengganggap hal itu sangat baik dan bagus untuk memberikan kefokusan kepala daerah mengurusi wilayah dan rakyatnya sehingga kinerja kepala daerah tidak terganggu.

Jadi kepala daerah tidak boleh menjadi tim sukses pada saat Pilpres. Saya kira itu benar supaya mereka fokus pada pekerjaannya, kalau ada kepala daerah menjadi pimpinan partai di daerahnya,” kata Amali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/8).

Sementara, untuk saksi jika ada kepala daerah menjadi tim sukses salah satu calon Presiden, maka ada aturan sendiri di Bawaslu.

“Kan sudah ada aturan di Bawaslu,” kata ia.

Dalam PKPU tersebut disebutkan dalam pasal 8 menjelaskan pasangan capres dan cawapres diminta membentuk tim kampanye tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan sampai desa/kelurahan.

Sementara, pada pasal 63 diatur mengenai larangan di antaranya melarang kepala daerah seperti gubernur dan bupati/wali kota menjadi Ketua Tim Kampanye pasangan capres dan cawapres.

 

 

(Red: Hulu, sumber TS)

Comments are closed.