PDIP: Pak SBY Jangan Menutup Mata Atas Kebijakan Di Masa Lalu

30
172
Keterangan: Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (Foto Tempo)

Jakarta, NAWACITA– Melalui akun Twitter, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengkritisi netralitas aparat negara dalam menghadapi Pilkada serentak terutama dengan dilantiknya Jenderal Aktif sebagai Pj Gubernur.

 

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Bambang Dwi Hartono menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

 

Ia Bambang menegaskan, tuduhan tersebut merendahkan hak rakyat yang berdaulat dan seakan ada kepanikan dari SBY. Sebab kata dia, Presiden Jokowi tidak pernah menyalahgunakan kekuasaan.

 

“Berbeda dengan yang sebelumnya. Siapa yang di belakang tim alpha, bravo dan delta? Siapa yang menggunakan KPU yang seharusnya netral dan dijadikan pengurus partainya?,” ujar Bambang dalam keterangannya, Rabu (20/6).

 

“Siapa yang memanipulasi IT sehingga Antasari dipenjara? Siapa yang memanipulasi DPT sehingga kursi di Pacitan pada pemilu 2014 berkurang drastis dibanding 2009? Siapa yang menjadi pelopor penggunaan dana Bansos?,” tambahnya.

 

Bambang justru menunjukkan bagaimana pilkada di Jawa Timur dikotori oleh praktik penyalahgunaan program keluarga harapan yang diklaim secara sepihak.

 

“Jadi itu sama saja penggunaan dana rakyat untuk kepentingan pribadi. Banyak bukti di lapangan terkait penyalahgunaan PKH tersebut. Ini yang seharusnya dikritik Pak SBY,” tegasnya.

 

Atas dasar berbagai hal di atas, maka Bambang menyarankan kepada SBY untuk melakukan introspeksi ketimbang menyalahkan pihak lain. Sehinga SBY tidak menyampaikan tuduhan sepihak tanpa bukti.

 

“PDIP bahkan punya pengalaman buruk di Pilkada Bali 5 tahun lalu, saat itu alat negara diterjunkan hanya karena ambisi kekuasaan. Jadi, siapa yang punya sejarah gelap menggunakan kekuasaan? Pak SBY jangan lempar batu sembunyi tangan,” tegasnya.

 

Kepada seluruh pihak hendaknya membangun suasana kondusif dan biarlah rakyat menjadi hakim tertinggi di dalam menentukan pemimpinnya. “Rakyat mencari pemimpin yang kuat secara kultural, berpengalaman serta tidak ambisius di dalam mengejar jabatan,” pungkasnya.

 

Sebelumnya, Presiden Indonesia ke-6 ini menuangkan dugaannya soal ketidaknetralan negara di kontestasi Pemilu di akun twitter pribadinya, @SBYudhoyono.

 

Lewat akun twitternya, SBY mengatakan “Saya perhatikan, banyak penguasa yang lampaui batas sehingga ciderai keadilan dan akal sehat. Mungkin rakyat tak berdaya, tapi apa tidak takut kpd Tuhan, Allah SWT?”.

 

Dikonfirmasi soal cuitan SBY itu, Ketua Divisi Bidang Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengatakan apa yang disampaikan oleh ketua umumnya berkaitan dengan ketidaknetralan aparat di Pilkada dan pengangkatan Komjen Pol Iriawan menjadi penjabat sementara Gubernur Jawa Barat.

 

 

 

 

 

 

(Red: Bee, Sumber Istimewa/ Jawa Pos)

Comments are closed.