Lukman Edy: KPU dan Bawaslu Minim Sosialisasikan Money Politik

0
156
Ket: Lukman Edy anggota DPR RI Fraksi PKB

 

Jakarta, NAWACITA- Sosialisasi politik uang dan sanksi bagi para pelakunya masih minim dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu menjelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

 

Hal ini dikemukakan oleh Lukman Edy risau anggota fraksi PKB DPR RI yang juga pernah menjadi bagian dari Pansus Pemilu.

 

“Saya risau dengan rendahnya sosialisasi anti politik uang dan sanksinya baik oleh KPU, Bawaslu, dan Sentra Gakkumdu menjelang pilkada serentak dan pemilu 2019. Padahal banyak sekali ketentuan yang mengatur, baik di UU Pilkada maupun UU Pemilu,” ujar Lukman Edy saat dihubungi, Rabu (14/5).

 

Diungkapkanya, KPU saat ini lebih fokus pada persiapan, pelaksanaan dan partisipasi pemilih dalam pesta demokrasi. Terutama dalam Pilkada 27 juni ataupun pemilu 2019 mendatang.

 

“KPU hanya fokus di peningkatan partisipasi pemilih, sementara Bawaslu dan Sentra Gakkumdu sosialisasi anti hoax yang ada di sosial media. Sementara pengaruhnya hanya 10-15 persen. Hampir sama sekali tidak ada sosialisasi tentang anti politik uang dan sanksinya,” tambah Lukman.

 

Mantan Ketua Pansus Pemilu ini menyarankan pada ketiga badan pemilu tersebut untuk fokus selama 1.5 bulan ke depan untuk fokus memaksimalkan antisipasi kemungkinan politik uang.

 

“Sebaiknya KPU, Bawaslu, dan Sentra Gakkumdu maksimalkan sosialisasi dan menyusun petugas yang bergerak untuk mencegah kemungkinan politik uang. Karena politik uang itu merusak konsolidasi demokrasi, kejahatan pemilu, dan akhirnya adalah rendahnya tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemilu,” pungkas Lukman

 

 

(Red: Hulu,  sumber TRPSN)