Mantan Narapidana Nyaleg, KPU Melarang DPR Menerima

0
208
Keterangan: Narapidana di Salah satu Rumah Tahanan

 

Jakarta, NAWACITA– Pengajuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pelarangan calon anggota legislatif berstatus mantan narapidana korupsi belum diputuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

 

Namun komisi II DPR RI yang bermitra kerja dengan KPU dipastikan akan menolak Peraturan KPU (PKPU) ini karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

 

Hal ini diungkapkan oleh wakil ketua komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera di Gedung DPR RI, Selasa (03/4).

 

“Ide KPU itu bagus untuk menyaring dari awal mereka yang terbukti korupsi sebaiknya tidak dicalonkan lagi namun UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu tidak mengatur itu,” kata Ali saat dikonfirmasi oleh awak media.

 

Dia menilai, selama aturan hukum dalam bentuk UU belum ada maka lebih baik usulan KPU itu disosialisasikan kepada masyarakat agar ada gerakan agar ada payung hukum misalnya revisi terbatas UU Pemilu.

 

Menurut dia, proses revisi tersebut di DPR waktunya relatif, tergantung komunikasi politik yang dilakukan antara fraksi-fraksi di DPR dengan pemerintah.

 

“Kita bisa lihat ketika pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang langsung mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang membatalkan pemilihan melalui DPRD, kembali pada pemilihan langsung,” ujarnya.

 

Mardani yang merupakan politisi PKS itu menilai apabila revisi terbatas UU Pemilu dilakukan, diperkirakan prosesnya tidak lama karena melihat komposisi partai politik di parlemen lebih dominan pendukung pemerintah.

 

Sebelumnya, KPU akan melarang bekas narapidana korupsi, narkoba dan pelecehan seksual maju menjadi anggota legislatif, dan akan ditambahkan sebagai pasal baru dalam PKPU tentang pencalonan anggota legislatif dalam pemilu 2019.

 

 

 

 

 

(Red: Hulu, sumber TPS)