Penolakan Pemerintah Atas Usulan Dana Saksi Parpol Masuk APBN

0
38
Askolani, Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu). (Foto: Ist)

 

Jakarta, NAWACITA- Pemerintah menolak usulan dewan perwakilan rakyat yang memasukkan dana partai politik (parpol) Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 dalam APBN.

Alasan pemerintah menolak hak ini disebabkan belum ada aturan hukum. Pemerintah beranggapan bahwa kewajiban yang didanai oleh APBN bila telah memiliki payung hukum.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani, hingga pembahasan terakhir dengan tim perumus UU APBN 2019,  dana saksi dalam Pemilu tidak masuk anggaran APBN.

“Dana saksi itu di amanat UU Pemilu memang tidak didanai dari APBN. Yang didanai APBN itu adalah dana pelatihan saksi,” terangnya saat ditemui seusai rapat tim  perumus Rancangan APBN (RAPBN) 2019 di DPR, Senin (22/10).

Dituturkanya, alokasi dana pelatihan saksi mandatnya ada di Badan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dalam RAPBN 2018 anggaran ini telah dimasukkan. Namun dia tidak detail berapa besaran anggaranya.

Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPR telah menerima usulan anggaran dana saksi untuk Pemilu 2019 sebesar Rp3,9 triliun dari Komisi II DPR yang dianggarkan dalam APBN 2019.

Dana saksi itu diberikan kepada parpol dengan pengelolaannya diserahkan kepada Bawaslu. Namun, pemerintah keberatan karena tidak diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Adapun RAPBN 2019 akan masuk dalam tahap pembahasan rapat kerja pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan bersama dengan Badan Anggaran DPR, pada Kamis (25/10).

 

 

(Red: Bee, sumber bisnis24)

Tinggalkan Balasan