Marak Ijasah Tertahan, Ketua Komisi D Angkat Bicara

0
111
Khusnul Khotimah, Ketua Komisi D DPRD Surabaya

Surabaya NAWACITAPOST – Bukan hal yang baru, tapi maraknya penahanan ijasah khususnya pada sekolah-sekolah swasta harus mendapat perhatian khusus karena hal ini sempat menyulitkan beberapa anggota dewan yang seringkali menjadi pusat ‘Sambatan’ dari masyarakat.

Dalam hal ini, Ketua Komisi D DPRD Surabaya yang membidangi Pendidikan menjelaskan bahwa sekolah-sekolah swasta ini tidak bisa dipandang sebelah mata yang menjadi bagian bagi negara dibidang pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa.

” Kita harus tahu, keberlangsungan sekolah swasta ini bergantung pada kepatuhan pembiayaan,” terang Khusnul kepada NAWACITAPOST, Rabu (20/01/21)

Berbeda dengan sekolah negri yang fokus terhadap peningkatan kualitas pendidikan karena pembiayaannya ditanggung Pemerintah. Sedangkan sekolah swasta selain memikirkan kualitas juga keberlangsungan hidupnya.

” Hampir setiap hari saya mendapat keluhan ijasah tertahan. Saya masih bingung bagaimana solusinya,” ungkap Legislator PDI Perjuangan ini.

Terkadang, masih Khusnul, Dia menyelesaikannya sendiri, meskipun tidak bisa membantu sepenuhnya.

” Rata-rata tanggungannya cukup besar. Kebetulan mereka dari keluarga yang tidak mampu, ada beban SPP dan tidak terbayar,” katanya.

Sementara ini, Khusnul mengaku hanya bisa berkomunikasi, minta bantuan dari pihak sekolah dan dinas Pendidikan juga membuat kesepakatan antara orang tu siswa dengan pihak sekolah.

Eksistensi dari sekolah-sekolah swasta ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Maka di Perda penyelenggara pendidikan, Komisi D mengajukan revisi ke BPP karena Perda tersebut merupakan Perda inisiatif yang dikeluarkan tahun 2010.

” Perda tersebut harus direvisi karena banyak peraturan yang sudah berubah kemudian kita juga ingin memasukkan klausul-klausul yang memperluas partisipasi publik kepada peningkatan kualitas pendidikan. Karena pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah tapi adalah tanggung jaeab kita bersama,” terang Khusnul.

Disitu nantinya juga mengatur pembedaan antara pungutan dan sumbangan.

“Terkadang masyarakat ingin menyumbang sesuatu yang tidak terpakai dirumahnya dan bisa dimanfaatkan di sekolah. La, ini masuk kategori apa,. Ini harus ada aturannya” kata Khusnul memberikan contoh.

Saat ini, masih Khusnul, banyak sekolah swasta yang menyampaikan hak nya guru juga terganggu akibat kepatuhan pembayaran orang tua.

” Mereka juga kasihan, apalagi disaat pandemi seperti ini,. Mereka sudah mencurahkan ilmunya, tenaga dan waktunya untuk mencerdaskan putra-putri kita,” katanya.

Jadi sifatnya harus ada gotong royong, kalau tidak bergotong royong pendidikan kita tidak akan sebaik ini.

Mudah-mudahan anggaran pendidikan kita termasuk untuk siswa SMA dan SMK yang saat ini dikelola oleh provinsi bisa ditingkatkan, karena faktanya banyak masyarakat yang tidak mampu dan butuh tanggung jawab kita semua.

Dijelaskan bahwa sudah berjalan saat ini ada subsidi sebesar 1.000.000 per guru dari pemerintah untuk guru-guru honorer swasta di Surabaya yang Jumlahnya sekitar 2000-an.

” Disalurkan melalui yayasan dan itu diluar pendapatan yang diberikan yayasan,” tandas Khusnul Khotimah. (BNW)