Pantau PPDB 2019, Kemendikbud Gandeng KPK

32
180

Jakarta NAWACITA – Tahun ajaran baru ini, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPRB) akan diperketat pengawasannya harus. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bakal menggandeng KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk memantau pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2019-2020. Melibatkan KPK dalam membangun pendidikan nasional yang lebih berkualitas dan transparan, dianggap akan efektif.

Dalam proses PPDB yang akan fokus diawasi KPK salah satunya adalah kemungkinan terjadinya praktik jual-beli bangku.

Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, praktik jual-beli bangku kosong tak menutup kemungkinan masih terjadi pada PPDB tahun ini.

Muhadjir menjelaskan, sebagai bentuk pencegahan, Kemendikbud telah resmi menghapus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebagai dokumen pendukung untuk masuk sekolah. Pasalnya, menurut dia, SKTM kerap dipalsukan seperti yang terjadi pada PPDB tahun lalu.

Penghapusan SKTM tersebut diyakini dapat menekan kemungkinan praktik curang dalam PPDB 2019.

“Masih ada (kecurangan), tapi bisa kami minimalisasi. Dengan sistem zonasi, yang kami utamakan adalah mereka yang tinggal di radius terdekat dengan sekolah sehingga tidak bisa orang luar masuk,” jelas Muhadjir Effendy di Jakarta.

Menurut dia, sistem PPDB berbasis zonasi yang dibangun pemerintah dapat memperkecil celah terjadinya praktik jual-beli bangku. Meskipun begitu, Muhajir berpendapat, sebagus apa pun sistem yang dibangun, tak menutup kemungkinan masih bisa dimanfaatkan oknum.

“Makanya, kami minta KPK turut mengawasi,” katanya.

Kemendikbud, lanjut dia, juga menggandeng KPK untuk mengawasi seluruh proses pelaksanaan PPDB 2019.

“Kami bekerja sama dengan KPK dan cyber pungli untuk mengawasi proses itu,” ujarnya.

Penerapan PPDB berbasis zonasi akan dilakukan serentak pada semua jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Pelaksanaan PPDB tersebut mengacu lepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) tentang PPDB berbasis zonasi tahun ajaran 2019-2020.

Muhadjir mengatakan, pihaknya sudah menandatangani regulasi tersebut dan sedang diharmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

Dia menjelaskan, PPDB berbasis zonasi membuka beberapa jalur dan mengutamakan zonasi pada setiap jalurnya. Kendati demikian, dia belum menjelaskan secara detail jalur apa saja yang akan dibuka pada PPDB tahun ini.

“Dibaca saja nanti, tapi yang pasti semua jalur tetap mengutamakan radius atau zona,” katanya.

Sementara Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi mengatakan, setelah nanti diundang-undangkan, Permendikbud tersebut akan segera diterbitkan. Menurut dia, PPDB berbasis zonasi tak akan menemukan kendala berarti karena sosialisasi dan praktiknya sudah dilakukan sejak tahun lalu.

”Nanti (Permendikbud) akan diluncurkan, tunggu saja, masih diundangkan dulu,” ucapnya.

Comments are closed.