Penyalahgunaan Kekuasan, Mutasi, Karena Kualifikasi atau Sakit Hati? 

0
452
Penulis :
Edward Batubara (Putra Humbahas/nawacitapost.com )
Jakarta,, NAWACITAPOST – Birokrasi diharapkan hadir dengan prinsip transparansi, nyatanya bahwa kini patologi birokrasi semakin berkembang bagaikan virus yang penyebarannya sangat cepat, seluruh asas yang dikandung dalam prinsip Good Governance adalah baik, tetapi transparansi menjadi suatu kunci untuk pemenuhan terhadap prinsip lain untuk sampai pada implementasi good Governance.
Edward Batubara (Putra Humbahas / nawacitapost.com mengatakan, wujud birokrasi yang tidak sehat adalah sasaran yang tidak jelas, adanya nepotisme, patronase, pilih kasih, ketidak pedulian maupun anti pada kritik dan saran  serta merasa hebat dan hal lainnya.
Edward mengungkapkan, mutasi dapat terjadi idealnya karena hal positif yaitu baik untuk individu yang dimutasi dan berdampak baik bagi organisasi pemerintahan, tetapi mutasi dapat juga terjadi karena  adanya faktor lain seperti nepotisme dan dampak masa lalu yang tak kunjung usai.
“Idealnya mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi,” kata Edward.
Peraturan yang ada juga meminta instansi untuk menyusun rencana mutasi, rencana tersebut harus mempertimbangkan kompetensi, penilaian prestasi kerja/kinerja dan perilaku kerja, kebutuhan organisasi, serta sifat pekerjaan teknis atau kebijakan.
Adapun beberapa Peraturan terkait yang mengatur tentang mutasi seperti peraturan Kepala BKN  Nomor 5 tahun 2019, yang mengatur tentang tata cara mutasi.
“Peraturan ini lebih merupakan landasan operasional dalam penegakan merit sistem yang terkandung dalam dua peraturan diatasnya yaitu UU 5/2014 tentang ASN dan PP 11/2017 tentang Manajemen PNS,” ujarnya.
Sebagai aturan operasional tentu saja secara substansi aturan ini tidak boleh bertentangan dengan aturan diatasnya, namun karena keserakahan dan kesewenangan pejabat, sering kali tidak menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan sehingga dampak buruk dan momok menakutkan bagi para pegawai yang di mutasi karena tidak sesuai dengan ketentuan dan dikhawatirkan berlakuknya praktek buruk.
Semestinya terlepas dari bahwa PNS harus bersedia ditempatkan di seluruh indonesia, untuk membenarkan perlakuan mutasi namun harus tetap mengedepankan rasa kemanusiaan yang berdampak bagi dirinya, sebab apabila tidak sesuai maka yang akan terjadi adalah mobokrasi yang akan merugikan kedua belah pihak.
Sementara itu, kata Edward,  Humbang Hasundutan, sebagai daerah yang berada di pinggiran danau toba yang juga di daulat sebagai salah satu lokasi Food Estate  ramai di perbincangkan mengenai Mutasi, persoalan mutasi memang bukan kali pertama terdengar di kabupaten yang berdiri sejak 28 Juli 2003 ini.
Bahkan sebelum terjadi pelantikan bagi petahana yang menang tipis melawan kolom  kosong ini aroma mutasi telah liar di media sosial, tentu tidak ada asap kalau tidak ada api.
Selain itu,  dia menilai masyarakat yang menggunakan hak nya untuk mengeluarkan pendapat di media sosial semakin banyak, wadah platfrom medsos yang digunakan sebagai saluran  interaksi kian ramai diminati oleh masyarakat, penyebaran informasi yang tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu menjadikan semua informasi terserap dengan sangat cepat.
Mutasi semestinya karena penyesuaian dan juga kebutuhan, bukan menjadi hukuman dari penguasa di daerah terhadap aparatur sipil negara di wilayah kewenangannya, tidak terlalu sulit tentunya untuk mengetahui apa yang menjadi motif dari pemutasian yang ada, sebut saja mengenai kelayakan mutasi dari seseorang yang dimutasi, selama logika masih berjalan dan intuisi masih aktif, maka tidak perlu kajian yang sangat mendalam untuk dapat mengkategorikan bahwa pemutasian terjadi karena kualifikasi ataupun sakit hati.
Pejabat daerah yang mempunyai kewenangan untuk melakukan mutasi semestinya tidak boleh abai terhadap faktor pendukung seseorang untuk dapat semakin baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, pemimpin yang baik bukan lah yang sering melakukan mutasi terhadap perangkatnya, melainkan memberikan teladan supaya kinerjanya dapat dicontoh oleh yang lain, mutasi bukan lah solusi pasti mengatasi masalah, melainkan ketidakmampuan mengelola sumber daya manusia yang ada, semoga kedepannya itu mutasi terjadi karena kebutuhan bukan semata mata kemauan pimipinan.