PSBB Total Jakarta Tak Libatkan Pemerintah Pusat, Anies Layak Dipecat

0
220
Gaya Guberbur Jakarta Anies Baswedan bertolak pinggang saat mendampingi Presiden Jokowi di suatu acara

Jakarta, NAWACITAPOST – Jumlah kasus positif korona di DKI Jaklarta per tanggal 9 September 2020 mencapai 49.837.  Lalu, ditambah dengan kasus aktif 11.245. JIka hal ini tidak bisa dikendalikan, efeknya pada 17 September 2020 Rumah-rumah sakit tak bisa menampung pasien covid-19. Itulah alasan dasar Gubernur Jakarta Anies Baswedan memberlakukan PSBB total pada  Senin, 14 September 2020. Anies menyampaikannya dalam konferensi Pers di  Kantor Gubernur Jakarta, Rabu (9/9/2020).

Baca Juga : Anies Baswedan Mengaku Senang Angka Kasus Positif Covid-19 Harian di Jakarta Naik

Katanya rencana pemberlakuan PSBB secara total telah disepakati Forkopimda DKI saat rapat bersama Satuan Tugas Penanganan Covid-19, tegas  Anies.

Kebijakan suami dari Fery Farhati, ditanggapi Dewan Pembinaan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Stefanus Ridwan meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membatalkan rencana penerapan PSBB total. Pasalnya hal tersebut akan berdampak buruk bagi kelangsungan bisnis mal di Jakarta.

Terlebih, mereka juga punya terkena beban peningkatan pungutan perpajakan di ibu kota mulai dari pajak parkir, pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga pajak penerangan jalan.

Ekonomi kita yang sudah mulai gerak sedikit pasti anjlok lagi. Apalagi semua naik. PBB naik, pajak parkir naik, pajak penerangan jalan umum juga. Sekarang mau ditutup lagi. Menurut Ridwan berat banget buat mall, seperti dikutip CNNIndonesia.com, pada Kamis, 10 September 2020.

Jika PSBB Total Diterapkan, Dipastikan Ekonomi Berdampak Buruk

Namun alasan lainnya Anies menerapkan dari adanya rencana itu, karena ada teguran dari Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo yang meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan evaluasi terhadap sistem pembatasan kendaraan berdasarkan plat nomor ganjil genap. Hal itu juga sudah dibicarakan juga dengan Pemprov DKI, tutur mantan Danjen Kopassus, Kamis 3 September 2020.

Jika ini benar bahwa permintaan Doni yang menyoal tentang penerapan kebijakan plat ganjil genap yang diberlakukan Anies. Kemudian ditanggapi  ayah dari Mutiara Annisa dengan PSBB total. Sepertinya tindakan Anies  yang tidak terima teguran dari anak buah Jokowi mulai membuat gerah banyak pihak. Termasuk melibatkan pemangku kepentingan dari Pusat.

Sebenarnya teguran ke Anies ini bukan hanya dari Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Mendagri dan Menkes pun menyoroti tentang kebijakan car free day yang diberlakuakn Pemprov Jakarta pada pertengahan Juni 2020.

Bahkan politisi Gerindra, Arief Poyouno Anies layak dipecat jika keputusan  yang dibuatnya ini tak melibatkan Pemerintah Pusat

PSBB Total Jakarta diterapkan, namun 11 usaha masih diperkenankan bekerja di kantor: Perusahaan kesehatan Usaha bahan pangan Energi Telekomunikasi dan teknologi informatika Keuangan Logistik Perhotelan Konstruksi Industri strategis Pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional dan obyek tertentu Pemenuhan kebutuhan sehari-hari