Jokowi Semakin Gencar Kejar Korupsi Orde Baru, Cendana Berupaya Lakukan Pendekatan  

0
577
Presiden Jokowi dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto

Jakarta,NAWACITAPOST-Saat Orde Baru (Orba) berkuasa 32 tahun.Hanya ada tiga partai yang boleh bercokol di Indonesia. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Begitulah Jenderal Besar Soeharto bertitah.

Baca Juga : Belum Sadar Diri, Rizal Ramli Ingin Gantikan Jokowi?

Kemudian Pemilu digelar sudah 6 kali. Dimulai sejak, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pemenangnya sudah bisa ditebak, Golkar. Persentase kemenangannya pun di atas 80 persen. Wasit dalam bentuk ‘KPU’ ada, namun penghuninya para menteri. Bisa dikatakan wasit merangkap pemain.

Presiden Soeharto tepat disebut penguasa orde ini. Melalui jabatannya sebagai Ketua Umum Dewan Pembina Golkar kekuasaan sebagai orang nomor satu Indonesia dipertahankan. Dengan begitu kekayaan didapatnya dengan mudah serta melimpah dengan banyaknya. Sebagian ada yang disimpan di dalam negeri. Lebih banyak penyimpanan uangnya di luar negeri, negara Swiss tempatnya.

Setiap orang yang melakukan perlawanan. Pilihannya, ditangkap lalu dipenjara atau mati dengan  berbagai cara. Pembungkaman  represif diterapkan. Tindakan ala militer dijalankan. Kehidupan demokrasi dibuat atas kemauan dan selera pihak cendana.

Prerogatif Presiden bukan hanya diterapkan di kabinet atau menteri. Virusnya menular juga pada Bupati/Walikota dan Gubernur. Pihak Cendana penentunya. Pilpres dan Pilkada formatnya lewat parlemen. Hal ini semakin  memperkokoh taring kekuasaannya menjalar ke segala aspek.Ekonomi dan bisnis incaran utamanya.

Presiden Jokowi Dalam Sidang Tahunan MPR di Senayan

Namun hal itu terhenti sejak pembacaan berhenti ayah dari Siti Hardiyanti Rukmana alias Mbak Tutut sebagai orang nomor satu Indonesia  di credentials room, Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 21 Mei 1998. Berhentinya Soeharto tak sendiri, putri sulungnya bernama Mbak Tutut atas derasnya desakan mahasiswa pula turut terhenti pula. Saat itu dia menjabat sebagai Menteri Sosial di Kabinet Pembangunan VII (Maret 1998 – Mei 1998).

Lima tahun lebih 4 bulan sebelum Soeharto wafat. September 2002, Mbak Tutut mencoba peruntukan mendirikan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB). Pejabat era ayahnya di gaet untuk bergabung. Jenderal TNI (Purn) Hartono didaulat menadi Ketua Umum. Tahun 2004 ikut pemilu hasilnya tidak lolos ke parlemen dan akhirnya bubar.

Melansir CNNIndonesia.com mengenai Tutut.  Pengamat politik senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego mengaku pernah berbincang langsung dengan ibunda Dandy Nugroho Hendro Maryanto, Danty Indriastuti Purnamasari, Danny Bimo Hendro Utomo, saat sang ayah masih berkuasa.

Berdasarkan penuturan Indria, Tutut memang ditempa pendidikan politik secara langsung oleh Soeharto. Bukan Tommy, bukan Titiek, bukan Bambang. Bukan juga Sigit.  Indria mengatakan Tutut memiliki sikap yang cenderung sama dengan Soeharto. Tenang, meski dihadapkan pada hal yang cukup serius. Gaya retorika Tutur pun tak berbeda jauh dengan sang ayah.

Ternyata kekuasaan Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun. Tak bisa diiukuti jejak puterinya. Mendirikan parpol bubar. Pengejaran dan penyitaan aset cendana sudah berhasil dilaksanakan pemerintahan Jokowi.

Tak ada lagi ruang dan peluang bagi anak dan keluarga Presiden kedua  mempertahankan hartanya di luar negeri. Memang penyitaan aset tak membuat  mereka menjadi miskin, Namun secara psikologis itu memberi dampak dan efek kejut yang menggetarkan serta membuat gemetaran.

Hal  ini membuat rakyat yang masih ingat dengan imperium kekuasaan dan kejayaan Soeharto menambah keyakinan bahwa ternyata kakek dari Jan Ethes, Sedah Mirah Nasution, La Lembah Manah, dan Panembahan Al Nahyan Nasution ternyata bisa dan berhasil menyita aset cendana.

Berarti benar semua orang sama dimata hukum. Dan hukum menjadi panglima benar-benar dijalankan  oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Kabarnya pihak Cendana berupaya untuk melakukan pendekatan ke pihak Istana.

Tergetnya adalah jika tidak bisa disetop minimal ditunda. Namun melihat sikap dan ketegasan Jokowi yang tidak kompromi terhadap korupsi bukan hal yang mudah untuk ditaklukan.