PKS Serang Jokowi, Partai Gelora Bela

0
611
Wakil Ketua Umum Partai Gelora (PG) Fahri Hamzah Memegang HP Mengabadikan foto kebersamaan Pengurus Inti PG dengan Presiden Jokowi

Jakarta, NAWACITAPOST-  45 hari setelah disahkan KemenkumHAM sebagai partai baru, tepatnya 5 Juni 2020. Partai Gelora (PG) segera bergegas bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, Senin (20/7/2020).

Baca Juga : Yasonna Optimis Azas Pancasila Partai Gelora Meraih Dukungan, Ancaman Bagi PKS, PPP dan Demokrat Pemilu 2024

Rombongan itu terdiri dari Anies Matta sebagai nakhoda, Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfudz Siddiq, Bendahara Umum Ahmad Relyadi, dan Ketua Bidang Deddy Mizwar bertemu Jokowi.

Dialog ringan pun meluncur dari kakek Jan Ethes kepada rombongan PG. Perbincangan berat badan 3 kg dan kritikan Fahri Hamzah yang dirindukan pun disampaikan Jokowi, jelas Fahri dalam cuitan twiter usai bertemu RI satu.

Tak tinggal diam dengan ucapan RI satu, Fahri pun mengatakan bahwa berat badannya naik karena saat ini sedang menggeluti bisnis. Ya naik karena sudah menjadi rakyat biasa, tuturnya masih dalam cuitan twiter.

Pertemuan besutan  2 mantan wakil ketua DPR dan mantan Wakil Gubernur Jawa Barat serta tokoh elit PG lainnya dengan ayah Kaesang memggambarkan sudah mulai ada tanda-tanda  amputasi politik  Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mulai terjadi. Dan nampaknya amputasi semakin memendek.

Diterimanya PG oleh Jokowi menandakan bahwa mantan Gubernur Jakarta butuh benteng  pertahanan dari gempuran PKS yang nampaknya mulai dilancarkan menjelang Pilkada 2020 gempuran PKS itu nampaknya diarahkan  ke Pilkada Solo dan Medan, Gibran dan Boby Nasution ‘sasaran tembaknya’.

Piawainya mertua Boby menghadapi serangan Sohibul Iman adalah diterimanya Anies Matta yang lebih senior dari Sohibul. Dengan maksud ketika PKS menyerang Jokowi, maka PG lah yang membela.

Kenapa PG membela Jokowi? Ibarat simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan kedua pihak. Bahwa PG itu butuh tiket peserta pemilu. Prosedurnya adalah harus diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dan KPU pasti memerlukan data administrasi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)  yang dikeluarkan pemerintah dalam hal ini Kemendagri. Jelas bukan? Ini rangkaian verifikasi dari KPU.

Memang politik kekuasaan itu salah satunya bertemu dengan yang berbeda pandangan. Namun pertemuan tersebut harus dibangun dengan suasana kesejukan demokrasi bukan yang frontal apalagi sampai anti.

Secara sederhana yang tahu karakter musuh penyerang adalah dengan menerima ‘musuh’ yang telah tulus bertemu dengan kita. Nampaknya musuh tulus bertemu itu adalah PG. Ibaratnya partai ini satu gen dengan PKS namun lebih dekat ke Jokowi.