Pilkada Melawan Kotak Kosong Itu Realitas Politik

0
557

Jakarta, NAWACITAPOST- Walaupun hanya diikuti satu pasangaan calon. Pemilihan Kepala Daerah disingkat Pilkada harus  tetap dilaksanakan. Sebab itu sudah diatur dalam Undang-undang (UU)  Nomor 10 tahun 2016.

Namun syaratnya calon tunggal itu harus menang lebih dari 50 persen suara sah seperti diatur dalam Pasal 54D UU No 10 tahun 2016.

Seperti disampaikan Pengamat politik dari Universitas Bung Karno Franky Roring  M.Si ketika dihubungi nawacitapost melalui sambungan whatsapp Selasa (21/7/2020) menyatakan bahwa tidak masalah calon pemimpin daerah itu menang melawan kotak kosong. Yang jelas prosesnya harus sesuai dengan mekanisme aturan UU yang berlaku.

Ditambahkan Franky, bahwa rakyat memilih surat suara kosong itu, karena mungkin calonnya tidak masuk dalam penetapan persyaratan yang ditetapkan.

Bila aturan sudah memungkinkan untuk melakukannya kenapa tidak? Pilkada merupakan realitas politik, apakah tidak ada saingan, atau menunjukan superoritas calon tunggal tersebut?

Atau sarana kritik terhadap calon tersebut tersebut sehingga tidak ada yang mau mencalonkan diri. Menang dengan kotak kosong merupakan sarana rakyat mendidik elit bahwa apapun hasilnya rakyat berbesar hati menerimanya.

Namun bila kalah maka kandidat atau calon tunggal harus menerima kenyataan politik yg harus diterimanya. Dalam hal ini para pemilih belum menghendakinya.

Jika kabar ini benar Pilkada 2020 ada 7 daerah, Solo, Kebumen, Grobogan, Pemalang, Sragen, dan Wonosobo dan mungkin daerah lainnya di Indonesia pada Pilkada 2020 berpotensi melawan kotak kosong alias hanya ada satu pasangan calon.

Namun daerah yang dimaksud itu masih dinamis. Bisa berubah sesuai dengan dinamikan politik yang ada. Kabarnya kota  Solo, lawannya Gibran sudah ada tinggal menunggu kepastian.