Garuda, Kehilangan Sayap

2
282
Jakarta, NAWACITA - Pada bulan Juni 2019, Otoritas Jasa Keuangan menemukan pelanggaran dalam laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) pada tahun buku 2018.
Garuda, Kehilangan Sayap

Jakarta, NAWACITA – Pada bulan Juni 2019, Otoritas Jasa Keuangan menemukan pelanggaran dalam laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) pada tahun buku 2018. Pelanggaran ini menyeret Direksi dan Komisaris Garuda Indonesia, akuntan publik serta Kantor Akuntan Publik (KAP). Ketika membaca berita itu, saya yakin, publik akan marah. Marah kepada direksi Garuda dewan komisaris serta Akuntan Publik. Tetapi kalau kita mau jujur, kesalahan utama bukan kepada Direksi. Kesalahan utama ada pada pemegang saham. Terutama pemegang saham pengendali, yaitu Pemerintah. Mengapa ?

Baca Juga: Garuda Indonesia Merugi, Utang 49 Triliun

GA memiliki utang jangka pendek, yang memiliki 3 syarat kredit (covenant). Pertama, harus memiliki cash minimal 5% dari total aset. Kedua, debt equity ratio (DER) harus maksimal 2,5 kali. Ketiga, ekuitas minimal US$ 800 juta. Ketiga syarat itu harus dijaga oleh Direksi. Sementara perusahaan merugi. Saya bisa membayangkan bagaimana terjepitnya direksi mengatasi situasi keuangan perusahaan. Pemegang saham tidak mau setor modal lagi. Cash tersendat. Tagihan avtur menumpuk yang harus dibayar. Cicilan utang dan bunga harus dibayar. Gimana solusinya ?

Hanya satu cara, yaitu pinjam lagi. Gali lobang tutup lobang. Tetapi gimana mau pinjam bila faktanya neraca tidak eligible.? Nah agar eligible, laporan keuangan direkayasa? Tetapi rekayasa nya keterlaluan boongnya. Sehingga mudah terdeteksi. Ini benar benar konyol. Dampaknya GA harus melakukan koreksi ( restatement ) atas laporan keuangannya. Apa yang terjadi setelah Laporan keuangan dikoreksi ??

Dengan adanya restatement ( koresi laporan keuangan), maka ekuitas pada tahun 2018 hanya mencapai US$ 730 juta, sehingga covenant (syarat ) untuk utang jangka pendek breach ( terjadi pelanggaran). Rasio utang terhadap asset, (DER) naik jadi 2,49 kali, pelanggaran lagi. Konsekwensinya GA harus lunasi utang. Kalau tidak ada solusi cash in, maka Garuda berpotensi terancam gagal bayar. Gimana bayarnya ? Mau utang lagi? Siapa yang mau kasih pinjam? Sementara hidup perusahan tergantung dari utang. Engga ada utang , cash flow seret, dan operasi jadi tidak efisien.

Menurut saya, masalah GA ini, bukan lagi soal siapa yang akan memimpin. Ini bukan lagi masalah yang mampu di hadapi direksi. Tetapi masalah yang memang hanya pemegang saham bisa mengatasi. Karena ini menyangkut struktur Neraca yang tidak sehat. Harus adalah solusi yang cepat mengatasi GA ini. Hanya dua pilihan. Pertama, GA harus melakukan rasionalisasi biaya operasional dengan mengalihkan biaya tetap ke biaya variable agar efisien. Merombak semua manajement dan komisaris atas dasar kompetensi, dan punya reputasi jujur. Mengurangi jumlah direksi. Focus kepada core business. Jual anak perusahaan yang tidak terkait dengan core business.

Baca Juga: Jokowi: Revaluasi Asset BUMN, Intinya ROMBAK!

Kedua, restruktur utang lewat penerbitan preferred stock. instrument pembiayaan yang sebetulnya Bond tapi dasar hukumnya saham tapi bukan pengertian saham yang dijual. Sifatnya tidak berubah yaitu Bond yang punya tingkat bunga tertentu dan syarat jaminan serta pembayaran pelunasan. Namun kedudukannya adalah saham. Jadi tidak berdampak meningkatkan DER tapi justru semakin memperbaiki struktur permodalan untuk semakin besar mendapat akses financial. Siapa yang mau beli preferred stock itu? Menteri BUMN bisa suruh Angkasa Pura, BPJS, Dana haji, untuk beli. Duit mereka banyak. Dan lagi Rp, 40 T bagi ketiga lembaga itu nothing. Saya yakin setelah itu Saham GA akan naik nilainya di bursa.

Masalah GA adalah salah satu contoh betapa buruknya management yang terjebak dengan ilusi ketika menghadapi tekanan financial. Padahal masalah financial itu bukan hal sulit selagi management focus kepada bisnis dan solusi. Saya yakin, banyak BUMN yang terjebak dengan management ilusi, buying time terus untuk keliatan cantik, tetapi sebetulnya menyimpan masalah besar. Dan sebagian besar direksi BUMN memang jagonya itu. Jago boongnya dan hedonis. Inilah PR besar Menteri BUMN dan teamnya. Ingat pesan Jokowi “ Harus rombak total semua.” Jadikan skandal direksi GA ini sebagai momentum untuk melakukan perubahan total di semua BUMN.

Erizeli JB (Pecinta Kebijaksanaan)

Comments are closed.