Jakarta, NAWACITA – Tahun 2015, di kampung saya di sebuah pelosok di tengah hutan di wilayah Kabupaten Nias Selatan, saat terjadi pemilihan Kepala Desa, semua warga saling menatap dan senyum satu sama lain, dan seketika saling menghunjuk teman untuk bersedia menjadi Kades.
Dana Desa jadi Dana Dosa, Tolonglah Pak Jokowi

Jakarta, NAWACITA – Sekitar satu dekade sebelumnya, di kampung saya di sebuah pelosok di tengah hutan di wilayah Kabupaten Nias Selatan, saat terjadi pemilihan Kepala Desa, semua warga saling menatap dan senyum satu sama lain, dan seketika saling menghunjuk teman untuk bersedia menjadi Kades. “Bapak ajalah yang jadi Kepala Desa yah…”, dan semua bersorak kegirangan, Kepala Desa terpilih melalui voting langsung tanpa memerlukan waktu yang banyak dan nyaris tanpa mengeluarkan dana apalagi kampanye.

Hm… ini hanya in memoriam.

Dana desa pertama kali digulirkan pada tahun 2015 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 20,76 triliun, yang dibagikan di 74.957 desa di wilayah Indonesia. Dan tidak tanggung-tanggung, setiap Desa akan mendapat jatah 1 Milyar/Desa. OMG.

Baca Juga: Taktik Jokowi, Tidak Sekadar Tik-Tok

Pada tahun 2020 mendatang, pemerintah akan menggelontorkan sekitar Rp 72 triliun lagi kepada masyarakat desa melalui Program Dana Desa artinya ada sekitar 400% kenaikan anggaran DD yang disedot dari APBN untuk kesejahteraan rakyat. Jokowi memang hebat, programnya langsung menyentuh ke sumsum wong cilik. Popularitas BLT ala SBY kalah pamor dengan DD yang membuat keluar bola mata para perangkat Desa.

Berkat atau Bala?

DD yang fenomenal ini, disisi lain memberi perubahan nyata pada wajah pembangunan infrastruktur Desa, seperti jalan tikus menjadi jalan setapak, jalan setapak menjadi jalan berbatu dan akhirnya jalan berbatu menjadi jalan berlumpur kembali hehehe… whats wrong?

Tahun 2019, Penunjukkan Kepala Desa atas dasar kekeluargaan, hanya in memoriam. Jabatan Kepala Desa menjadi arena perebutan ala gladiator. Hal ini tak terhindarkan, semua ingin jadi pemenang. “Peluh dan Darah” perjuangan mengalir deras dari dahi yang mengkerut, karena memikirkan strategi bagaimana merebut jabatan Kepala Desa.

Kontestasi demokrasi dalam Pilkades, suhunya menjadi 2 kali lipat gregetnya dibanding dengan pileg, bahkan pilpres sekalipun. Dari kelas kuman sampai kelas gajah beradu kekuatan untuk merebut kemenangan menjadi Kades.

Fenomena munculnya pengamat dadakan yang tiba-tiba terlihat sangat peduli pada kesejahteraan masyarakat sungguh sangat menarik. Padahal selama ini semua orang tahu, bahwa ini hanya strategi para pelaksana proyek yang sudah kenyang oleh DD sebelumnya dan berharap akan berlanjut tanpa merasa disalahkan. Strategi ‘cuci tangan’. Munafikun seperti kata Mochtar Lubis, pujangga seni itu.

Para Cakades membungkus visi-misi yang belepotan dan terbalik-balik terpampang di spanduk kampanye ala politikus kelas teras, dengan foto cakades yang mengulum senyum disampingnya.

Baca juga :  Banjir Soppeng, Sulawesi Selatan, Satu Warga Meninggal Dunia

Why? Ternyata DD menjadi DD dan menyatu menjadi D4 (Dana Desa jadi Dana Dosa).  Sungguh tragis! Masyarakat Desa spontan jadi melek politik. Lobi politik ala Machiavelis menggaung dan membahana di seluruh pelosok. Membangkitkan semangat primordialisme dalam kelompok kecil (Ori, marga, kampung, pertalian darah dsb).

Hal ini membuat suasana menjadi gaduh. Deal-deal politik antara cakades dan pendukungnya menyebarkan aroma menyengat untuk tidak mengatakan bau kentut. Warga kampung menjadi terbelah oleh praduga yang samar. Setiap pembicaraan di tetangga, baik dirumah maupun di kedai kopi, dikuntit oleh investigator dadakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengulas strategi pemenangan.

Disini… saya menjadi sedih. Suasana kampung yang dulu aman dan damai berubah menjadi gelanggang yang penuh orang-orang dengan senyum menyeringai.

Baca Juga: Sikap Menterinya Jokowi

Pada poin Nawacita Jokowi di awal pemerintahannya, tercantum sebuah komitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran, tepatnya dari desa. Namun, apa yang terjadi? Program DD menjadi ajang untuk menunjukkan siapa yang paling kuat. Sebab, yang menang akan dengan mudah mengatur peruntukan DD sesuai dengan kebijakan aparat desa setempat kemana dialokasikan. Kelonggaran yang dibuat oleh Jokowi ini, menjadi ajang pesta tikus-tikus Desa.

Fenomena DD menjadikan jabatan Kepala Desa sebagai bentuk prestise dan tidak lagi pelayanan sesuai dengan kebutuhan warga setempat. Sebab, satu hal yang pasti adalah bahwa setelah menjadi perangkat desa, banyak yang tiba-tiba bisa membangun rumah mewah, memiliki mobil dari yang sebelumnya, sepeda-pun tidak bisa dibeli, istri-istri mereka berhiaskan emas di leher dari yang sebelumnya hanya bisa memakai selempang kusut sebagai perhiasan. Amazing hehehe…

Lucunya lagi, dengan bangga hal itu dipertontonkan di publik dan tidak ada rasa malu sama sekali, busyet dah hehehe…

Dan inilah neraka DD yang terkadang mencerabut nilai-nilai moral kelompok tertentu yang selama ini dibangun dan dijaga dengan baik. Sesama saudara bisa saling menumpahkan darah, saling menjatuhkan hanya untuk mendaki tangga sosial semu.

Oh.. DD, bisakah kamu mengembalikan suasana kekeluargaan dan gotongroyong seperti dulu saya alami? Suasana yang penuh dengan damai, malah saling berkorban dan melayani dengan milkinya sendiri untuk kepentingan bersama? Mungkin. Masih ada harapan!

DD yang dikucurkan dalam Pemerintahan Pak De Jokowi adalah Berkat bagi Masyarakat Desa. Selain karena bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat desa dalam membangun, juga tidak melalui prosedur ribet ala birokrat dalam pencairannya. Enak tenan… Cukup dengan membuat rekening Desa dan langsung cair Bro hehehe

Baca juga :  Jalan Tol Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran Sepanjang 14,19 km Rampung Akhir 2020

Tetapi menjadi bala, manakala DD ini ditangani oleh orang yang memiliki ambisi tetapi tidak memiliki kompetensi pengelolaan, dan lebih parahnya tidak memiliki hati. Akhirnya, terminologi “Dosa” sebagaimana diimani selama ini, hanya menjadi konsep relatif yang bisa diterapkan secara parsial, ibarat baju di hanger, dipake saat butuh dan diletakkan kembali saat sebaliknya. Miris.

Anak Desa Merintih

Berkat atau Bala, tentu tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Saya juga banyak mendengar bahwa DD yang direalisasikan secara tepat guna, membawa masyarakat tertentu di sebagian pelosok tanah air menjadi berdaya. Anak-anak sekolah menjadi rajin sekolah, karena jalan sudah bagus dan tidak takut terkena lumpur. Bahkan ada satu Desa yang menjadi destinasi wisata yang bisa menghasilkan dana lebih besar dari DD yang diterima. Luar biasa bukan. Ini semua karena pengelolaan yang benar oleh aparat desa yang memiliki hati dan kebijaksanan. Tetapi disisi lain, lebih banyak kita mendengar, aparat Desa banyak yang berganti busana menjadi warna orange karena alasan DD.

Bulan lalu, viral terdengar Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, akan meninjau ulang pemberian dan pencairan DD, karena terindikasi disalahgunakan. Bahkan tidak tanggung-tanggung, para pemimpin daerah juga ikut berakrobat. Ada banyak Desa Siluman atau fiktif, hanya untuk keuntungan secara pribadi.

“Pak De Jokowi… Tolonglah yah… DD jangan dihentikan ya Pak, Please. Banyak anak desa merintih karena belum bisa menikmati apa itu makna kemerdekaan selama 74 tahun. Kami masih jalan kaki di lumpur perjuangan, seperti saat Jenderal Soedirman bergerilya melawan penjajah, hanya matahari sebagai keberkahan Alam Semesta yang menjadi penerangan kami. Anak-anak kami masih hanya bisa berharap keadaan akan berubah… Tolonglah Pak Jokowi, DD tetaplah bagikan kepada kami”, rintihan anak desa dengan sedikit mendesah.

“Tapi, Pak De Jokowi… Tolong juga yah, beri sedikit telinga untuk desahan kami ini… mungkin terdengar bias karena aneka gaung yang lebih besar yang mengancam negeri ini. Entah itu karena isu radikalisme, isu SARA yang menceraiberaikan kesatuan NKRI. Sekali lagi tolonglah ya Pak De… baru kali inipun aku minta tolong ke Bapak. Cobalah memikirkan bersama dengan punggawa Bapak, bagaimana mengawal DD ini menjadi keberkahan bagi kami anak desa, wong cilik yang tak paham apa artinya politik. Sebab yang saya pahami politik itu berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti “Menata Kota”, dan tidak sekedar konsep “Merebut kekuasaan” seperti banyak digaungkan oleh aspirator kami di legislatif. Ikat ekor Politikus (Poli: banyak; dan tikus?) yang menggerogoti lumbung Bapak, karena kalau tidak, lambung bapakpun akan digerogoti oleh tikus-tikus itu”, aku anak Desa Pak.

Baca juga :  BNPB Serahkan Bantuan Sebesar 4 Miliar untuk Gempabumi Sulbar
Sistem Pengawasan Dana Desa

Pemberian DD, ibarat mata uang logam dengan dua sisi yang tidak terpisahkan. Keberkahan DD dan peluang kebaikan yang diciptakan olehnya sungguh sangat besar, tetapi peluang untuk menyalahgunakannya juga sangatlah lebar.

Untuk itu, siapapun yang memiliki hati membangun Indonesia ini  dengan tulus, bolehlah membantu dengan caranya masing-masing bagaimana memikirkan hal ini agar tidak kebablasan dan menjadi sumber dosa bagi saudara-saudara kita yang egois dengan kepentingannya. Mungkin, anda mengatakan EGP… Oklah, itu hak anda dan saya tidak mengintervensi itu, pisss.

Solusi satu-satunya adalah, selain kembali pada kepekaan hati para pejabat untuk berbuat tulus membangun negeri ini, tetapi juga dengan inisiatif dari para pejabat yang bersumpah atas nama Allah untuk melakukan yang terbaik, baik di tingkat RT/RW hingga tingkat istana Presiden.

“Pak De… jangan marah yah, klo saya selalu minta tolong sama Bapak. Kalaulah Bapak terganggu dengan rintihan saya ini, tendang saja saya Pak. Saya sudah siap, alamat sayapun saya berikan ke Bapak. Jadi Bapak gak perlu berusaha mencari saya ada dimana. Yang pasti saya masih di negeri dimana Bapak menjadi pemimpinnya…..”

Baca Juga: Jokowi: Revaluasi Asset BUMN, Intinya ROMBAK!

“Pak De, kalau saya boleh buat usul, fungsikanlah lembaga negara yang ada untuk melakukan pengawasan terhadap niat baik Bapak, termasuk saya untuk membangun negeri ini. Ada KPK, ada BPK, ada Polisi ada lembaga lain yang sejenis yang digaji oleh keringat rakyat untuk melakukan tugas ini… Please ya Pak, jangan sampai Hercules dan cucunya membawa pedang ambil inisiatif melakukan tindakan pembasmian hehehe… lancang lagi saya, itukan hanya ada dalam film.”

Pertanyaan terakhir saya Pak… mungkinkah diantara “kaki tangan” Bapak di daerah, ada yang menutup mata dan membiarkan “social chaos’ ini terjadi?

Salam anak Desa

Comments are closed.