Memahami APBN dan APBD

60
297
APBN/D itu adalah produk DPR bersama sama dengan pemerintah dan merupakan representasi kehendak rakyat. Jadi APBN/D Itu ya milik rakyat.
Memahami APBN dan APBD

Jakarta, NAWACITA – APBN/D itu adalah produk DPR bersama sama dengan pemerintah dan merupakan representasi kehendak rakyat. Jadi APBN/D Itu ya milik rakyat. Seyogianya kita sebagai rakyat harus pahami bagaimana APBN/D itu disusun. Apakah disusun seperti pedagang kelontongan?. Hanya melihat sisi penerimaan dan pengeluaran? tidak. Saya akan mencoba menjelaskan secara sederhana. Semoga ini bisa jadi bahan referensi kita dimana saja dalam mengkritisi pemerintah terutama soal APBN/D. Ingat bahwa APBN/D itu milik kita sebagai rakyat.

Baca Juga: Abas tidak Paham, Pantas saja …

Sekarang bagaimana susunan APBN itu? Dulu ketika Orla dan Orba Dari tahun 1970 sampai tahun 2000, kita mengenal APBN dengan format T Account. Rakyat tidak perlu tahu banyak soal APBN. Ini urusan Negara. Yang penting negara punya resource berupa SDA untuk menjadi undertaker kebutuhan social Rakyat. Kebutuhan pangan, papan, dan sandang adalah tanggung jawab negara dan karena itu pemimpin dipilih. Tahun 2000 format itu dirubah menjadi I account. Ini standard Government Finance Statistic. Ia sudah menjadi standard dunia , yang bisa di ukur dan dianalisa oleh siapapun. Jadi lebih transfarance.

Jadi sejak APBN mengikuti format I Account maka dia sudah menjelma seperti Neraca Perusahaan yang mudah dibaca oleh publik. Pemerintah tidak bisa lagi sesukanya menentukan pos APBN. Ada tiga pos APBN. Pertama adalah Penerimaan negara. Sumber penerimaan adalah pajak, Pendapatan Bukan Pajak, hibah. Kedua adalah pos belanja negara. Pada Pos ini terdapat pos belanja seperti anggaran Kementrian dan dana transfer ke daerah dan termasuk bayar utang dan bunga. Kalau selisih penerimaan negara lebih kecil dari belanja negara maka disebut defisit. Kalau penerimaan negara di kurangi belanja negara tidak termasuk bayar utang dan bunga hasilnya defisit maka disebut defisit primer. Kondisi defisit atau surplus inilah dasar negara mengelola cash flow. Bagaimana caranya ?

Perhatikan, penerimaan hutang tidak masuk dalam pos penerimaan negara dan tidak masuk dalam pos belanja negara. Tapi masuk dalam pos Pembiayaan anggaran. Ini pos anggaran ketiga dalam APBN. Didalam pos ini , solusi negara mengatasi difisit anggaran akan nampak transparan. Seperti penjualan obligasi/SBN, righ issue saham BUMN, pinjaman proyek, penjadwalan hutang atas cicilan hutang dan bunga. Semakin besar difisit semakin besar pos pembiayaan anggaran. Nah karena ini berhubungan dengan kreditur atau investor maka performa anggaran negara harus layak. Yang diperhatikan oleh investor/kreditur adalah sisi penerimaan negara. GImana pemerintah bisa mendongkrak pajak? Maklum 90% sumber penerimaan negara adalah pajak.Dan bagaimana melakukan efisiensi belanja rutin. Maklum 70% uang habis untuk belanja pegawai.

Karenanya posisi dunia usaha ( Swasta/BUMN) sangat penting untuk menjadi sumber penerimaan negara. Artinya benar benar kekuatan negara didapat dari service fee atas legitimate yang diberikan kepada dunia usaha untuk mendapatkan laba sebesar mungkin di bumi pertiwi ini. Investor atau kreditur akan melihat kebijakan negara dalam soal bisnis. Makanya indikator Easy doing of Business dan logistic index sangat diperhatikan. Dan ini tercermin dalam paket deregulasi ekonomi yang dikeluarkan pemerintah. Termasuk indikator CPI ( corruption perception index) diperhatikan agar memastikan utang tidak dikorup. Real Effective Exchange Rate (REER) juga diperhatikan untuk mengetahui orientasi kebijakan kurs mata uang benar benar mendukung produksi.

Baca Juga: Abas Cuma Jago Belanja

Atas dasar pertimbangan data indek yang ada tersebutlah maka investor atau kreditur mau membeli surat utang negara dalam rangka menutupi defisit anggaran. Kalau indikator tersebut semua negatif maka tidak mungkin surat utang dibeli oleh investor atau kreditur. Mana anda investor bego. Apalagi utang itu adalah utang fiskal , yang jelas bukan utang negara dalam bentuk sovereign guarantee. Utang itu dijamin oleh proyek itu sendiri yang sumber pembayarannya dari penerimaan negara. Semakin tinggi utang semakin besar penambahan asset negara. Karena utang tidak dipakai untuk konsumsi seperti subsidi BBM era SBY.

Dengan demikian utang bukanlah hal yang dikawatirkan. Tetapi suatu bukti bahwa kepercayaan luar kepada pemerintah tinggi. Rating surat utang kita oleh tiga lembaga international pemeringkat efek berkatagori investment grade. Kepercayaan ini bukan karena politik seperti Turki dapat bantuan dari Qatar atau China tetapi business as usual. Kalau engga feasible ya engga dapat duit. Kalau pemerintah tidak profesional dan reputable, ya mana mungkin SBN laku dipasar. Jadi berapapun defisit selagi dikisaran 3% dari PDB, uang akan selalu ada. Itulah yang disebut dengan money follow program. Cara penyusunan APBD juga sama. Difisit engga ada masalah selagi tidak diatas ambang batas. Tetapi pastikan program itu layak dapatkan sumber dana dari luar. Kalau engga ya mimpi namanya.

Erizeli Jely Bandaro (Pecinta Kebijaksanaan)

Comments are closed.