Abas Cuma Jago Belanja

36
184
Berdasarkan rapat-rapat komisi DPRD DKI terungkap angka belanja Rp97 triliun. Tapi kemampuan keuangan daerah, setelah dihitung, itu ada di Rp87 triliun. Jadi masih ada selisih Rp10 triliun
Abas Cuma Jago Belanja

Jakarta, NAWACITA – Berdasarkan rapat-rapat komisi DPRD DKI terungkap angka belanja Rp97 triliun. Tapi kemampuan keuangan daerah, setelah dihitung, itu ada di Rp87 triliun. Jadi masih ada selisih Rp10 triliun. Kalau dipersentasekan maka defisit itu mencapai lebih 10% dari total pendapatan. Padahal Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.07/2019 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bahwa rasio lebih dari 10% tidak dibenarkan. Maksimum dibolehkan adalah 4,5% dari Pendapatan. Itu pun sudah masuk katagori Daerah dengan tingkat defisit sangat tinggi.

Baca Juga: Indonesia Memang Unik, Baperan?

Pertanyaan apakah APBD defisit salah? Engga juga. Anggaran itu harus dipahami sebagai alat. Alat bagi eksekutif dan legislatif untuk saling mendukung agar program pembangunan terlaksana. Contoh, DKI mau bangun rumah susun. Katakanlah nilainya Rp 100 miliar. Tapi penerimaan yang ada tidak cukup. Gimana ? Pemda DKI tidak harus membuat program berdasarkan uang yang ada. Era money follow function sudah lewat. Sekarang eranya adalah money follow program. Ya, Era Jokowi bukan lagi uang mengalir sesuai fungsi tetapi uang mengalir ke program. Kalau bicara Program tentu goal dalam bentuk sosial dan ekonomi terukur dan jelas . Karena bukan hanya sekedar belanja sesuai fungsi uang tetapi berorientasi kepada benefit.

Dengan demikian secara tidak langsung semua kepala daerah harus punya mental kreatif bagaimana menutupi defisit anggaran. Contoh Ahok, berapa banyak rusun dan infrastruktur dibangun tanpa dana APBD. Contoh ibu Risma di Surabaya yang bisa bangun pembangkit listrik sampah tanpa dana APBD. Walau APBD era Ahok tidak sebanyak era Anies namun pembangunan terjadi meluas dan dirasakan oleh rakyat banyak, terutama bagi pembayar pajak. Jadi kepala daerah itu harus kreatif. Tapi Anies mengatakan cara Ahok membangun lewat skema non budget itu ilegal, jelas dia tidak paham hukum. Dan pasti tidak ngerti cari duit kecuali belanja. Mengapa?

Menurut Pasal 3 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2018, penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (money follows program) melalui penganggaran berbasis kinerja. Bukan lagi berdasarkan serapan anggaran. Dalam konteks hukum administrasi negara, prinsip money follows program ini merupakan strategi yang digunakan untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran keuangan negara maupun daerah yang baik. Jelas ya.

Baca Juga: Hedge Fund dan Filosofi Uang

Lantas darimana uang untuk merealisasikan program kalau pendapatan tidak cukup dan defisit? Engga usah kawatir. Menteri keuangan sudah memberikan solusi. Caranya? Pemda bisa menggunakan dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Kalau engga cukup atau tidak ada, bisa gunakan dana cadangan. Kalau dana cadangan engga ada, Pemda bisa mengajukan pinjaman lewat penerbitan municipal Bond. Atau pinjam ke world bank atau ADB. Atau bisa juga menawarkan program MBO atas aset Pemda yang terpisah sebagai sumber pembiayaan, atau menarik dana CSR lewat Program humanitirian. Atau menagih piutang fasum dan fasos. Jadi jangan berharap ada transfer khusus dari APBN untuk nutupi defisit. Pakai otak! Cari duit di luar APBD.

Singkatnya, kuncinya ada pada program dan transfaransi. Ini masalah attitude. Mental!. Change your attitude then financial resource Will follow you. Masalahnya bagi Abas, program engga jelas, tetapi jago buat daftar belanja. Ya kalau jadi pemimpin hanya jago belanja, engga perlu Sarjana. Anak SMU lebih jago, apalagi ABG.

Erizeli Jely Bandaro (Pecinta Kebijaksanaan)

Comments are closed.