Brutalisme FPI vs Toleransi Pancasila

10
498

Jakarta, NAWACITA – Mencuatnya ke publik tentang rekomendasi Ijtima Ulama IV, terutama dalam poin 3.5 yang menyangkut penghentian agenda pembubaran ormas Islam oleh Pemerintah NKRI, menuai banyak respon pro dan kontra di tengah masyarakat.

Secara lengkap, isi dari rekomendasi poin 3.5 yang dihasilkan oleh Ijtima Ulama IV di Lorin Hotel, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin 5 Agustus 2019 adalah “Menghentikan agenda pembubaran ormas Islam serta setop kriminalisasi ulama maupun persekusi dan serta membebaskan semua ulama dan aktivis 212 beserta simpatisan yang ditahan, dipenjara pascaaksi 212 tahun 2016 hingga kini dari segala tuntutan. Serta memulangkan imam besar umat Islam Indonesia Habib Muhammad Rizieq bin Husain Shihab ke Indonesia tanpa syarat apapun”

 Rekomendasi ini muncul dengan muatan kental Ayat-ayat Suci, hal ini sangat kentara dengan kutipan langsung “Menimbang dan mengingat….. (ayat-ayat suci) dan baru pada poin 1b muncul istilah Konstitusi NKRI (Pancasila, UUD’45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika). Kesan ini mau menunjukkan  bahwa dasar penegasan rekomendasi tersebut tidak sepenuhnya berlandaskan NKRI.

 Siapa pelaku Kriminalisasi?

Pertanyaan ini sangat mendasar untuk mengetahui dan memahami siapa pelaku dan korban dalam setiap peristiwa yang terjadi di NKRI. Setiap kejadian pastinya memuat motif dan tujuan yang ingin dicapai.

Masih segar diingatan semua masyarakat Indonesia bagaimana setiap kiprah ormas FPI itu dalam konteks kebhinekaan. Insiden Monas adalah istilah yang digunakan oleh media dalam laporannya mengenai serangan yang terjadi pada aksi yang dilakukan oleh “Aliansi Kebangsaan Untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan” (AKKBB) di Monas pada 1 Juni 2008, tepat pada hari kelahiran Pancasila. Insiden ini bermula ketika AKKBB akan menggelar aksi di Monas, Jakarta, pada 1 Juni 2008 namun belum lama aksi dimulai, kumpulan masa AKKBB diserang oleh masa beratribut FPI.

Massa FPI memukuli anggota Aliansi Kebangsaan dengan berbagai cara, anggota FPI tak berhenti menyerang mereka juga menghancurkan peralatan pengeras suara, merusak dan membakar spanduk. Tercatat 14 orang terluka dan sembilan di antaranya dirujuk ke rumah sakit. Aksi yang sudah dikoordinasikan dengan polisi ini bubar tercerai berai, beberapa orang melarikan diri ke Galeri Nasional sembari mengajak wartawan untuk ikut menyelamatkan diri. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Abubakar Nataprawira membantah polisi telah melakukan pembiaran pada aksi yang dikawal polisi ini.

Kisah kebrutalan FPI tersebut diceritakan juga oleh Ade, salah seorang santri KH. Maman. Menurut Ade massa FPI menyerang secara sporadis dan brutal ke massa aliansi, tidak terkecuali perempuan.

Tentu ini hanya salah satu peristiwa yang mungkin secara tak sengaja bertepatan dengan pada hari kelahiran Pancasila. Tindakan Barbarisme ini seolah memberi signal penolakan terhadap ideologi Pancasila yang menjadi dasar pembentukan dan pembangunan NKRI.

Walaupun pada akhirnya, alasan tindakan tersebut diakui oleh ormas FPI sebagai penyerangan terhadap kelompok pendukung Ahmadiyah. Mereka berdalih bahwa itu bukan penyerangan terhadap AKKBB peringatan hari Pancasila.

Aksi masa beratribut FPI juga telah berakibat beberapa fasilitas di Monas rusak berat. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Jakarta Fauzi Bowo yang menyatakan bahwa setiap langkah-langkah yang bertentangan dengan hukum itu ada konsekuensinya. Gubernur meminta tramtib untuk mengusut siapa saja pelaku perusakan tersebut.  Insiden ini juga ditindak lanjuti dengan pengerahan 1.500 anggota polisi ke Markas FPI di Jalan Petamburan III, Tanah abang, Jakarta Pusat pada 4 Juni 2008 dan ditangkapnya 57 orang anggota FPI untuk diselidiki, di antara yang dijadikan tersangka yaitu ketua FPI, Habib Rizieq dan Munarman.

Insiden Monas ini juga telah memicu aksi protes terhadap kekerasan secara nasional.

Menjadi pertanyaan, siapakah pelaku kekerasan?

Pencideraan terhadap Nilai Pancasila

Konsep dan tindakan ormas FPI terhadap pembangunan bangsa, sangat menciderai nilai toleransi sebagaimana amanat kebhinekaan. Tindakan brutalisme yang dipertontonkan atas nama agama menjadi dalih pembelaan diri di tengah pluralitas budaya dan sosial. Ketika kebenaran tunggal diklaim sebagai milik mereka yang lantang untuk mengatakannya, maka hanya chaos yang terus terjadi tanpa bisa dihentikan.

Mengutip apa yang dikatakan Moeldoko terkait perpanjangan SKT ormas FPI, “Tidak perlu ada dialog, sepanjang FPI mengikuti aturan mainnya, selesai semuanya. jadi, gak perlu ngeyel?” Moeldoko meminta FPI tak mengembangkan ideologi lain di Indonesia. Kalau mau, FPI harus kembali ke khitah NKRI. Menurutnya, permasalahan FPI akan selesai jika ormas yang identik dengan Habib Rizieq Syihab itu mendeklarasikan Pancasila sebagai ideologi.

Menyinggung proses perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI di Kemendagri hingga saat ini belum selesai. Satu hal yang jadi permasalahan yakni tentang AD/ART FPI yang menyinggung soal khilafah dan NKRI Bersyariah.

Moeldoko menyebut FPI harus mengubahnya. Jika sudah diubah, Moeldoko memastikan tak ada lagi persoalan yang menerpa FPI.

“Ya harus ubah, kalau nggak ubah… Nah baru berdialog kalau mau mengubah. Kalau nggak mau mengubah apa yang perlu didialogkan. Jadi intinya tidak perlu dialog, tapi FPI mengubah, dengan sendirinya sudah selesai persoalannya,” imbuh Moeldoko.

Apakah FPI perlu dibubarkan?

Ahli Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pendaftaran perpanjangan SKT FPI sudah lewat waktunya dan sudah habis sejak 20 Juni 2019. Sesudah itu, kemudian akan diperpanjang atau tidak, itu kita serahkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Yusril lantas membandingkan dengan pencabutan status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Ia pun sempat menjadi pengacara HTI saat menggugat ke pengadilan. “Berbeda dengan kasus HTI dulu, kalau HTI itu dulu ormas yang berbadan hukum, dicabut status badan hukumnya. Kemudian ada perlawanan ke pengadilan. Tapi kalau seperti FPI  kan memang bukan badan hukum

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kembali menegaskan bahwa setiap ormas harus menerima konstitusi Indonesia. Ini bukan masalah mempolitisasi.

Ini masalah politik negara yang harus ditaati oleh setiap ormas yang mempunyai hak untuk berormas, berhimpun, berpartai yang dilindungi undang-undang (UU). Tetapi aturan kenegaraan harus diikuti dengan baik, termasuk mekanisme pengajuannya. Kita lihat recordnya bagaimana dan kita tunggu evaluasinya. Semua juga orang tahu bahwa syarat administrasi ormas FPI sampai saat ini masih belum bisa dilengkapi.

NKRI Harga Mati

Eksistensi 4 Pilar kebangsaan mesti tetap digalakkan. NKRI adalah rumah bersama dimana semua yang bernaung di bawahnya mendapat hak yang sama sebagai warga negara. Tidak ada superior dan inferior, tidak ada mayoritas dan minoritas apalagi asing dan aseng. Pancasila sebagai dasar yang menyatukan semua dalam payung hukum yang sama. Ideologi Pancasila bukan produk impor, tapi ekstrak dari nilai perjuangan para Bapa Bangsa sejak kemerdekaan. Pancasila, UUD’45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan kebangsaan yang mesti mengalir dan hidup dalam nadi dan setiap tarikan napas kita. Jika ada ideologi yang berusaha merongrong dan mengerogotinya, lawan dan katakan keluar dari Bumi Indonesia.

Comments are closed.